Berita

ray rangkuti/net

Politik

Masih Banyak Kelemahan Kuno di Pemilu, Tapi Masyarakat Patut Dipuji

JUMAT, 11 APRIL 2014 | 12:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada catatan-catatan penting dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Yang pertama, meski pemilu telah berulangkali dilaksanakan di era reformasi tetapi kelemahan-kelemahan "kuno" tetap saja tidak teratasi.

"Sekalipun perangkat dan persiapan lebih lama, tapi tidak serta merta penyakitnya terobati. Yakni, masih marak surat suara tertukar. Dalam catatan KPU sendiri setidaknya terjadi di 20 provinsi," kata pengamat politik Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, kepada wartawan, Jumat (11/4).

Belum lagi ada logistik yang tidak sampai tepat waktu, kekurangan surat suara dan logistik lainnya. Ray juga menyebutkan banyak tempat pemungutan suara terlambat buka karena petugas terlambat hadir, dan yamg utama tidak jelasnya antara daftar pemilih tetap (DPT) dengan DPT tambahan, khusus dan tambahan khusus.


"Hingga hari ini, kita tidak tahu persis berapa sebenarnya DPT solid. Selain itu, jumlah logistik yang dicetak tidak pernah diumumkan jumlahnya. Bisa saja hal ini menimbulkan spekulasi adanya permainan," jelasnya.

Ray juga menyorot maraknya politik uang. Intensitas merayu pemilih dengan uang terlihat masih marak menjelang hari-H pencoblosan. Tentu hal ini terkait lemahnya pengawasan. Sekalipun struktur Bawaslu telah ada sampai ke TPS, dan sesuai dengan pernyataan mereka tentang adanya relawan pengawas, terlihat belum efektif menghentikan perilaku buruk membeli suara rakyat ini.  

"Meski begitu, antusiasme dan partisipasi masyarakat layak diapresiasi. Selain dengan sadar menjaga ketertiban dan keamanan, mereka juga berperan aktif mencegah terjadi perilaku menyimpang pemilu," jelasnya.

Ray memuji masyarakat yang secara perlahan mulai menjadi benteng utama penegakan aturan pemilu, dan tentu saja sekaligus menjadi pengawas pemilu efektif.

"Terakhir, kinerja Bawaslu yang melempem sepanjang pemilu legslatif harus segera dikoreksi. Kinerja mereka tidak sesuai harapan, dan nampak tidak memiliki kontribusi besar mencegah pelanggaran," tandasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya