Berita

ray rangkuti/net

Politik

Masih Banyak Kelemahan Kuno di Pemilu, Tapi Masyarakat Patut Dipuji

JUMAT, 11 APRIL 2014 | 12:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada catatan-catatan penting dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Yang pertama, meski pemilu telah berulangkali dilaksanakan di era reformasi tetapi kelemahan-kelemahan "kuno" tetap saja tidak teratasi.

"Sekalipun perangkat dan persiapan lebih lama, tapi tidak serta merta penyakitnya terobati. Yakni, masih marak surat suara tertukar. Dalam catatan KPU sendiri setidaknya terjadi di 20 provinsi," kata pengamat politik Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, kepada wartawan, Jumat (11/4).

Belum lagi ada logistik yang tidak sampai tepat waktu, kekurangan surat suara dan logistik lainnya. Ray juga menyebutkan banyak tempat pemungutan suara terlambat buka karena petugas terlambat hadir, dan yamg utama tidak jelasnya antara daftar pemilih tetap (DPT) dengan DPT tambahan, khusus dan tambahan khusus.


"Hingga hari ini, kita tidak tahu persis berapa sebenarnya DPT solid. Selain itu, jumlah logistik yang dicetak tidak pernah diumumkan jumlahnya. Bisa saja hal ini menimbulkan spekulasi adanya permainan," jelasnya.

Ray juga menyorot maraknya politik uang. Intensitas merayu pemilih dengan uang terlihat masih marak menjelang hari-H pencoblosan. Tentu hal ini terkait lemahnya pengawasan. Sekalipun struktur Bawaslu telah ada sampai ke TPS, dan sesuai dengan pernyataan mereka tentang adanya relawan pengawas, terlihat belum efektif menghentikan perilaku buruk membeli suara rakyat ini.  

"Meski begitu, antusiasme dan partisipasi masyarakat layak diapresiasi. Selain dengan sadar menjaga ketertiban dan keamanan, mereka juga berperan aktif mencegah terjadi perilaku menyimpang pemilu," jelasnya.

Ray memuji masyarakat yang secara perlahan mulai menjadi benteng utama penegakan aturan pemilu, dan tentu saja sekaligus menjadi pengawas pemilu efektif.

"Terakhir, kinerja Bawaslu yang melempem sepanjang pemilu legslatif harus segera dikoreksi. Kinerja mereka tidak sesuai harapan, dan nampak tidak memiliki kontribusi besar mencegah pelanggaran," tandasnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya