Dalam pertemuan antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem kemarin (Kamis, 10/04), muncul nama Jusuf Kalla sebagai usulan cawapres untuk Joko Widodo.
Jika benar itu yang terjadi, artinya Jokowi dan PDI Perjuangan telah terancam. Dalam pandangan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, setidaknya ada empat alasan mengapa JK tidak bisa disandingkan sebagai cawapres Jokowi.
Dua alasan pertama, sudah dijabarkan dalam berita sebelumnya (klik di sini). Inilah dua alasan berikutnya.
Alasan ketiga, saat mudanya JK adalah Angkatan 66, pimpinan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) cabang Sulawesi Selatan. Pada masa-masa terjadinya kudeta merangkak (creeping coup) dari Jenderal Suharto terhadap Bung Karno pada 1965-1967, KAMI adalah organisasi mahasiswa terbesar yang konsisten turun ke jalan menyerang pribadi Sang Proklamator Pemimpin Besar Revolusi.
"Maka akan terdapat banyak penolakan dari kalangan Sukarnois-Marhaenis di internal PDI Perjuangan jika akhirnya JK yang dijadikan sebagai cawapres Jokowi, yang berkonsekuensi pula pada penurunan perolehan suara di Pilpres," tegas Gede dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Jumat, 11/4).
Yang terakhir, tambahnya, sekali lagi PDI Perjuangan akan memberi jalan bagi kekuatan Golkar untuk kembali berada dalam pemerintahan. Yang pertama adalah pada masa Megawati sebagai Presiden 2001-2004.
Dengan menjadikan JK sebagai cawapres Jokowi dan jika kelak akhirnya menang dalam Pilpres, hampir pasti akan ada kembali menteri-menteri dari Golkar di dalam pemerintahan. Bagaimanapun JK adalah tokoh senior dan mantan Ketua Umum Golkar.
"Dan jika itu yang terjadi, maka pemerintahan Jokowi akan kembali 'digerogoti' seperti nasib pemerintahan SBY periode yang kedua. Punya menteri-menteri Golkar, tapi fraksi Golkar di Parlemen terus merongrong kebijakan pemerintah seperti layaknya oposisi," jelasnya.
Ditegaskannya, sudah saatnya PDI Perjuangan memberi pelajaran kepada Golkar untuk dapat menjadi oposisi yang sebenarnya lima tahun ke depan.
[ald]
