Berita

ilustrasi

Bisnis

Bangun Infrastruktur Butuh Rp 3.000 Triliun

Bappenas Tawarkan Skenario APBN
JUMAT, 11 APRIL 2014 | 09:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah mencatat Indonesia membutuhkan Rp 3.000 triliun untuk membangun infrastruktur dasar hingga 2019.

Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah mengatakan, infrastruktur tersebut antara lain, penyediaan listrik Rp 1.080 triliun, jalan raya Rp 1.274 triliun dan sanitasi Rp 666 triliun.

“Tergantung pemerintahan baru, apakah ingin mengurangi defisit atau tidak. Bappenas siap menawarkan skenario-skenario APBN. Misalnya, terhadap efisiensi anggaran subsidi atau mungkin terhadap penerimaan pajak,” ujarnya.


Lukita menilai, utang luar negeri lebih realistis dilakukan pemerintah, baik dalam bentuk penerbitan surat utang maupun pinjaman langsung. Ini guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Menurutnya, kebutuhan infrastruktur tersebut baru hitungan kasar para akademis. Kendati begitu, pihaknya telah menyiapkan beberapa skenario APBN demi menjaga perekonomian yang berkelanjutan.

“Nanti itu akan ada opsi defisit dari APBN. Apakah, itu medium atau yang high. Saat ini masih kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan. Tetapi yang terpenting, kestabilan makro ekonomi harus tetap lebih diprioritaskan,” jelasnya.

Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra mengatakan, khusus untuk pembangunan infrastruktur dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 setidaknya ada 12 prioritas rencana pembangunan infrastruktur yang ingin digenjot.

Menurut dia, dalam draf RPJMN yang saat ini telah disusun, kebutuhan investasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur tersebut mencapai 550,368 miliar dolar AS.

Dana investasi tersebut diperlukan untuk membangun jalan 107,016 miliar dolar AS, rel kereta 23,352 miliar dolar AS, transportasi perkotaan 13,944 miliar dolar AS, transportasi laut 47,292 miliar dolar AS dan ASDP 7,644 miliar dolar AS. ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya