Berita

Haris Rusly/net

Politik

Politik Dagang Sapi Akan Kembali Dipraktekkan Parpol

JUMAT, 11 APRIL 2014 | 09:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Perubahan melalui jalan parlementer mensyaratkan terbentuknya sebuah kekuatan yang determinan, baik di parlemen maupun eksekutif. Tanpa adanya kekuatan yang determinan di parlemen, kebijakan seorang presiden terpilih untuk melakukan transformasi struktural akan dihadang oleh banyaknya parpol di parlemen yang haus kekuasaan.

Koordinator Petisi 28 Haris Rusly mengatakan, sebagaimana yang telah diprediksikan banyak kalangan lima bulan lalu, pileg 2014 pasti tak menghasilkan parpol yang menjadi pemenang absolut di atas 30 persen. PDIP yang sebelumnya diprediksi akan mendapatkan tumpahan suara Jokowi Effect di atas 30 persen, ternyata hanya memperoleh 18 persen hingga 19 persen suara.

Menurutnya, kenyataan tidak adanya parpol yang meraih suara di atas 20 persen sangat berpengaruh pada empat keadaan politik. Pertama, PDIP yang menjadi juara satu tak otomatis akan menempatkan calon presidennya terpilih menjadi presiden RI, apalagi effect popularitas capres Jokowi yang mulai terasa hambar.


Kedua, akan memicu pertarungan internal parpol untuk mengoreksi kembali keputusannya terkait sosok capres yang diajukan. PDIP dan Golkar dapat saja meninjau ulang figur capres yang telah diajukan.

Ketiga, politik dagang sapi dan bagi-bagi kue kekuasaan untuk membangun koalisi akan kembali dipraktekkan parpol pemburu jabatan dan haus uang haram.

Keempat, sipapun yang terpilih menjadi presiden akan menghadapi keadaan instabilitas politik. Presiden terpilih akan kembali disandera parpol dab parlemen.

"Hasil pileg tersebut memastikan berlanjut kembalinya keadaan bangsa dan negara yang makin berantakan dan terjajah. Keadaan rakyat juga pasti makin miskin dan melarat," ujar Haris dalam keterangannya, Jumat (11/4).

Dan kepada para pemuda, mahasiswa, kekuatan rakyat serta prajurit TNI dan Polri untuk tak terjebak pada pertarungan partisan atau kepentingan antar parpol dan capres yang memburu kue kekuasaan.

"Bersatu, bersatu tata ulang negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," demikian Haris. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya