Berita

net

Politik

Jangan Lupa Pilih Caleg dan Capres yang Peduli Lalu Lintas

JUMAT, 04 APRIL 2014 | 10:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak masyarakat memilih partai politik (Parpol) dan Calon Legislatif (Caleg) serta Calon Presiden (Capres) yang peduli terhadap masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan dalam pelaksanaan Pemilu 2014 pada 9 April dan Pemilihan Presiden pada 9 Juli
 
Hal itu disampaikan Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, dalam siaran persnya, Jumat (4/4). Menurutnya, masyarakat modern sudah menempatkan transportasi sebagai kebutuhan untuk mendukung aktivitasnya. Bahkan dalam  kerangka ekonomi makro, transportasi menjadi tulang punggung perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional. Lalu lintas dan angkutan jalan juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional serta meningkatkan kesejahteraan umum.

"Negeri ini membutuhkan anggota legislatif dan Presiden yang peduli terhadap masalah-masalah lalu lintas. Tidak mungkin ada upaya membangun sistem lalu lintas yang menciptakan situasi dan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, jika pengambil kebijakan tidak peduli terhadap masalah-masalah lalu lintas," tegas Edison.


Menurutnya, saat ini kondisi lalu lintas sudah dalam kondisi gawat darurat. Kecelakaan dan kemacetan sudah menjadi momok menakutkan, bahkan telah membunuh kreativitas dan produktivitas masyarakat. Jika kondisi lalu lintas tidak segera diperbaiki, maka negeri ini akan sulit untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dia menambahkan, buruknya sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas, memicu terjadinya kecelakaan yang menyebabkan jumlah korban jiwa terus meningkat.

ITW mencatat, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas pada 2010 sebanyak 31.244 jiwa, dan pada 2011 sebanyak 32.657 jiwa, kemudian pada 2012 sebanyak 27.441 jiwa sedangkan pada 2013 sebanyak 25.157 jiwa. Selain korban jiwa, kecelakaan juga mengakibatkan kerugian material sekitar Rp 203 triliun-Rp 217 triliun per tahun. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya