Berita

Politik

Ini Kesalahan Cara Pandang Masyarakat Pada Partai Islam Versi JK

KAMIS, 03 APRIL 2014 | 12:21 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa ada kesalahan di masyarakat Indonesia dalam memandang perbedaan partai Islam saat ini.

"Kesalahan kita memandang partai Islam adalah membandingkan partai Islam tahun 55 dengan yang sekarang," kata JK, begitu ia biasa disapa dalam acara Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 yang digelar di Gedung MUI Pusat, Jakarta (Kamis, 3/4).

JK menjelaskan bahwa partai Islam pada tahun 1955 silam benar-benar berisikan orang-orang muslim. Sementara itu, partai nasionalis pada waktu itu, jelas JK, benar-benar diisi oleh orang-orang sekuler. Mereka tidak menyelenggarakan perayaan-perayaan dan kegiatan-kegiatan yang beraroma agama.


Namun saat ini, lanjut JK, tidak ada satu pihak yang bisa mengklaim bahwa suatu partai lebih Islami dibanding partai lainnya. Sebab, semua partai kini sama-sama berkader dan berpemimpin muslim dan juga merayakan hari-hari besar Islam.

"Tidak ada yang bisa klaim bahwa partai ini lebih Islami dari yang lain," ujar JK dalam rilis yang diterima redaksi.

"Partai Golkar zaman saya ketuanya mantan ketua HMI, Anas di Demokrat malah mantan ketua PB (HMI), ya walaupun kena masalah," lanjutnya di hadapan Ketua MUI Din Syamsuddin, sejumlah pimpinan MUI lainnya, serta puluhan wakil ormas/lembaga Islam tingkat pusat.

Oleh karena itu ia mengingatkan agar masyarakat Indonesia jangan terpaku pada simbol agama partai dalam menentukan pilihan pada pemilu nanti. Karena, di samping memang pada kegiatannya sudah tidak terlalu berbeda, partai apapun sama-sama tidak lepas dari kasus kejahatan khususnya korupsi.

"Sekarang ini (partai-partai) makin mendekati satu sama lain. Tapi ingat partai Islam, Nasionalis sama saja, apapun sama-sama (belum bisa lepas) korupsinya," tandasnya. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya