Berita

nato/reuters

Dunia

NATO Sepakat Tangguhkan Kerja Sama dengan Rusia

RABU, 02 APRIL 2014 | 11:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO) memutuskan untuk menangguhkan semua kerja sama yang dijalin dengan Rusia sebagai bentuk protes atas aneksasi yang dilakukan terhadap Krimea menyusul krisis Ukraina.

Keputusan tersebut dibuat pada Selasa (1/4) setelah Menteri Luar Negeri dari 28 negara anggota NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat menggelar pertemuan di markas besar NATO di Brussel Belgia.

Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen menyebut bahwa tindakan Rusia tersebut membuat bisnis yang dijalani tidak bisa dijalankan seperti biasa.


"Jadi hari ini, kami menangguhkan seluruh praktik kerjasama dengan Rusia, militer dan sipil," tegasnya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier menyebut bahwa hubungan NATO dengan Rusia ke depannya antara lain bergantung pada sikap Rusia, apakah akan menarik pasukannya dari perbatasan Ukraina atau tidak.

Selain membentuk sikap untuk menghadapi Rusia, dalam pertemuan tersebut seluruh anggota NATO sepakat memerintahkan para perencana militer untuk menyusun langkah-langkah lanjutan untuk memperkuat pertahanan NATO.

Para menteri luar negeri juga sepakat untuk menopang kepercayaan negara-negara anggota di kawasan Eropa Timur. Mereka meyakinkan negara-negara sekutu di kawasan tersebut bahwa NATO siap membela mereka jika terjadi sesuatu. Hal tersebut akan disusul dengan pengiriman tentara dan peralatan, serta pengadaan latihan bagi negara-negara sekutu di Eropa Timur.

Perencana militer NATO akan memberikan proposal rinci mengenai langkah tersebut dalam beberapa minggu ke depan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyebut bahwa sikap NATO tersebut diambil untuk meredakan serta membuka jalur diplomatik bagi penyelesaian krisis.

"Pada saat yang sama, ini penting bagi setiap orang di dunia untuk memahami persekutuan NATO mengambil tindakan serius dalam upaya untuk mengubah penggunaan pasukan di perbatasan," kata Kerry seperti dilansir Reuters. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya