Berita

Global

Resolusi Majelis Umum PBB: Referendum Krimea Tidak Sah

Resolusi Tidak Mengikat Secara Hukum
JUMAT, 28 MARET 2014 | 10:11 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Majelis Umum PBB menerima resolusi yang menyatakan bahwa referendum Krimea untuk memisahkan diri dari Ukraina adalah ilegal.

Keputusan tersebut diambil setelah digelar pemungutan suara pada Kamis (27/3) di Majelis Umum PBB. Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 100 negara menerima resolusi, 11 negara menentang, dan 58 lainnya abstain. Dengan demikian, suara mayoritas menyatakan menerima resolusi tersebut.

Berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum PBB tidak dapat diveto dan tidak mengikat secara hukum. Sehingga, resolusi tersebut lebih cenderung bersifat simbolik. Akan tetapi dapat menggambarkan sikap setiap negara terkait masalah Krimea.


Seusai pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Deshchytsia menyebut bahwa pemungutan suara tersebut menunjukkan bahwa krisis Ukraina adalah masalah global.

"Dukungan ini datang dari seluruh dunia yang menunjukkan bahwa ini bukan hanya masalah regional tapi juga masalah global," kata Deshchytsia seperti dilansir BBC.

Untuk diketahui, referendum Krimea disahkan pada 16 Maret lalu, setelah mayoritas masyarakatnya menerima keputusan untuk memisahkan diri dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Rusia kemudian secara formal menganeksasi Krimea melalui perjanjian yang dibuat pada pekan lalu.

Keputusan Krimea serta sikap Rusia itulah yang kemudian menarik perhatian internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa bahkan menerapkan sanksi larangan perjalanan serta pembekuan aset pada sejumlah pejabat tinggi Rusia sebagai bentuk protes. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya