Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya harus bertanggung jawab atas ancaman pengemudi angkutan umum yang ugal-ugalan dan jalan rusak yang hingga kini masih banyak didapati di sejumlah ruas jalan ibukota.
Tidak ada jaminan keselamatan jiwa sebagai pengguna jalan di Jakarta. Padahal, sebagian besar masyarakat ibukota melakukan aktivitas dengan alat transportasi. Rasa khawatir warga kian besar disusul peristiwa tewasnya seorang wanita yang ditabrak bus Metromini 47 jurusan Pondok Kopi-Senen di ruas jalur khusus busway Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, kemarin.
Indonesia Traffic Watch (ITW) menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lamban bahkan kurang peduli terhadap terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Seharusnya pemerintah sudah memahami lalu lintas dan jalan merupakan urat nadi kehidupan yang sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
ITW menilai Pemprov DKI gagal atau bisa disebut tidak berupaya untuk memberikan perlindungan keselamatan lalu lintas bagi warganya.
"Sebuah kegagalan yang tak dapat dibantah," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, lewat pernyataan tertulisnya, Kamis (27/3).
ITW mendesak pemerintah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan segera memperbaiki seluruh ruas jalan yang rusak. Seperti ruas jalan Gunung sahari menuju Ancol, Jakarta Utara, yang hingga saat ini masih rusak parah. Tidak hanya itu, ruas jalan protokol seperti Jalan Thamrin hingga saat ini masih berpotensi menimbulkan kecelakaan.
"Jika kepekaan dan kepedulian para pemangku kepentingan dalam memelihara Kamseltibcar masih seperti saat ini, maka jumlah korban yang mati sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas akan terus bertambah," terangnya.
ITW mengajak semua masyarakat pengguna jalan agar terus meningkatkan kewaspadaannya agar tidak menjadi korban di jalan yang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.
[ald]
