Kasus hukum yang menimpa Satinah di Arab Saudi jangan dipolitisasi. Pasalnya, nasib TKI asal Dusun Mruten Wetan, Desa Kalisidi, Ungaran Barat, Semarang, yang didakwa telah membunuh majikannya tersebut ditengarai telah dimanfaatkan calon presiden tertentu untuk menaikkan citranya.
"Saya melihat kasus yang menimpa Satinah sudah dipolitisasi partai tertentu. Bahkan ada Capres yang cari muka memanfaatkan kasus ini untuk menaikkan citranya, apalagi menjelang Pemilu 2014," ujar Bendahara Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mora Harahap dalam keterangannya Rabu (26/3).
Karena itu, demi martabat bangsa, pemerintah harus berada di garda terdepan memenuhi tuntutan keluarga majikannya tersebut. Pemerintah mesti mengambil langkah cepat untuk menyelematkan Satinah dari hukuman mati.
"Pemerintah harus segera menempuh jalur diplomasi dengan mengirimkan surat atau menelepon Raja Arab untuk menunda hukuman tersebut. Mengingat ini bukan pertama kali menimpa para TKI kita. Saya menilai dari dulu lembaga yang mengurus TKI memang tidak serius menjalankan tugasnya," ungkap Mora.
Gerakan Save Satina dengan cara melakukan penggalangan dana Rp 21 miliar untuk membebaskan Satinah adalah bagian dari langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Satinah. "Saya menilai itu gerakan nyata yang bisa dilakukan masyarakat, tetapi jika pemerintah berada di depan pasti hasilnya akan lebih signifikan," tambah Mora.
Rabu pagi, Presiden SBY mengaku telah mengirimkan surat resmi kembali kepada pemerintah Arab Saudi untuk memperpanjang waktu pembayaran diyat atau uang pengampunan bagi Satinah (41).
"Saya sudah minta Pak Djoko Suyanto minta perpanjangan lagi. Saya kirim surat lagi agar bisa diperpanjang eksekusinya (pembayaran diyat). Insya Allah ada titik temu. Kemudian bisa dibebaskan," ujarnya saat membuka rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kantor Kepresidenan, Jakarta.
[zul]
