Berita

jokowi

Waspada, Cawapres Jokowi akan Ditentukan Kekuatan Fulus

SENIN, 24 MARET 2014 | 20:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Setelah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden, sejumlah pihak langsung melakukan kasak-kusuk mengajukan nama-nama jagoannya atau nama dirinya sendiri sebagai calon wakil presiden.

Karena itu, bukan tidak mungkin wacana siapa yang akan mendampingi Jokowi ini bisa mengarah pada pembusukan demokrasi. Karena dikhawatirkan akan ditunggangi kelompok oligarki dan plutokrasi untuk kepentingan politik dan ekonominya.

"Kekhawatiran ini beralasan, mengingat nama-nama cawapres yang muncul di publik tampaknya sarat kepentingan politik dan ekonomi bisnis," jelas Direktur Eksekutif IndoStrategi Andar Nubowo kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 24/3).


Semua merapat dan berharap menjadi cawapres Jokowi karena diprediksi Gubernur DKI Jakarta itu bakal menang dalam Pilpres 2014. Bagi mereka, itu adalah gerbong terakhir untuk mengakomodasi kepentingan mereka.

"Untuk itu, berapapun mahalnya harga negosiasi politik tersebut tetap akan disanggupi, asalkan kandidat capwapresnya mendapatkan tiket ekslusif sebagai cawapres Jokowi," jelas alumni EHESS Paris, Perancis ini.

Jika demikian yang terjadi, kekuatan uang dipastikan akan berhasil menyandingkan nama cawapres dengan Jokowi. Misalnya, di kalangan kelas menengah ke atas, beredar kabar bahwa cawapres A, B, C telah siapkan dana trilunan rupiah hanya untuk mendapatkan tiket cawapres Jokowi.

"Politik uang dalam pencawapresan Jokowi tidak dapat diterima akal dan nurani demokrasi. Sebab, suara rakyat hanya berakhir pada 9 April nanti, selebihnya demokrasi dan masa depan Indonesia telah dibajak oleh 'kekuatan tiga kekuatan setan' (the unholy trinity): politisi, penguasa, dan pemodal," demikian dosen FISIP UIN Jakarta ini. [zul]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya