Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo menilai tidak ada kemajuan berarti dalam bidang transportasi yang dilakukan oleh Joko Widodo selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sederet moda transportasi perkotaan yang digarap Jokowi, mulai dari pengembangan angkutan umum berbasis jalan dan rel yakni bus rapid transit (BRT) dan KRL hingga yang berskala besar seperti mass rapid transit (MRT) maupun Monorel, dibangun dengan kebijakan dengan pijakan yang lemah.
Bahkan, menurut Agus, masyarakat justru bingung dengan kebijakan transportasi yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat di ibukota pun cenderung mahal.
"Nggak ada kemajuan dalam bidang transportasi di jaman Jokowi ini. Masyarakat juga bingung dengan model transportasi yang diciptakan oleh Pemprov DKI. Ada BKTB, APTB, Transjakarta, dan bus Kopaja AC. Itu semua harganya beda dan jadi mahal. Harusnya diperkotaan biaya transportasi cukup bayar sekali. Itu yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI," ujar Agus kepada R
akyat Merdeka Online, Senin (17/3).
Tak hanya itu, lanjutnya, kebijakan Jokowi melanjutkan pembangunan enam ruas jalan tol juga sangat disayangkan oleh Agus. Jokowi menurutnya tidak berpihak pada rakyat, karena pembangunan enam ruas jalan tol ini terkesan dipaksakan dan menjadi proyek terima kasih kepada pihak swasta.
"Pembangunan enam ruas jalan tol itu kan biar bisa kasih proyek ke swasta saja," tudingnya.
Agus juga menanyakan mengapa Jokowi terkesan diam melihat kasus transjakarta rusak dan karatan yang dibeli oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melalui APBD 2013 lalu. Kasus tersebut menurutnya semakin menambah daftar kegagalan Jokowi mengendalikan bawahannya. Apalagi, Jokowi juga tidak memiliki kemampuan menganalisis kinerja anak buahnya. Bahkan ketika kasus bus karatan masuk ke jalur hukum, Jokowi pun terkesan menutup-nutupi kasus ini.
"Sedari awal sudah saya sampaikan supaya Pemprov DKI Jakarta jangan membeli bus asal China atau Korea karena hanya akan tahan 2 tahun saja. Mending beli bus yang berstandar internasional. Setelah kejadian ini kok gubernur diam saja? Kadishub mestinya ditegor dari awal," tegasnya.
Dan yang paling dikritisi oleh Agus adalah terkait ketidaksiapan Pemprov DKI Jakarta mengelola ratusan unit bus transjakarta yang baru tiba di Jakarta akhir Desember lalu. Menurutnya, sedari awal Jokowi-Ahok sudah harus menyiapkan strategi mengelola bus tersebut. Sebagai contoh koridor 12 Transjakarta yang minim pengemudi. Akibatnya, Pemprov DKI harus meminjam pengemudi dari operator swasta yang gajinya otomatis lebih tinggi dari pengemudi lainnya. Bahkan, Pemprov DKI tidak mampu menyediakan teknisi untuk puluhan unit bus transjakarta yang usianya sudah uzur.
Belum lagi dengan jalur bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang kerap berbenturan dengan jalur angkutan umum lainnya. Agus justru mempertanyakan kemampuan Jokowi menganalisi masalah di Jakarta. Masyarakat menurutnya tidak perlu memuji Jokowi karena mendatangkan bus-bus baru di Jakarta. Karena pada dasarnya, siapapun gubernurnya, angkutan umum tersebut harus diganti.
Yang terakhir saat Jokowi memutuskan melanjutkan proyek Monorel. Agus menyesalkan langkah yang ditempuh oleh Jokowi. Karena, sedari awal PT Jakarta Monorel (JM) sudah gagal membangun megaproyek tersebut. Dan bila sekarang Monorel mangkrak lagi, maka menurutnya Jokowi adalah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab karena memberi harapan palsu kepada warga DKI.
"Kenapa Jokowi kemarin isinkan proyek itu? Sudah jelas-jelas PT JM nggak punya dana tapi kok diijinkan? Sekarang Jokowi mau maju jadi presiden? Jangan dululah. Kasihan dia digebukin lawannya nanti," kata Agus.
[dem]
