Terdata empat orang tewas akibat kabut asap. Satu korban tanpa identitas tewas karena ISPA di Kabupaten Pelalawan, kedua Muhammad Adli akibat lemas menghirup asap saat mengendarai sepeda motor di Kabupaten Meranti.
Korban nahas selanjutnya Herman Pribadi dan Suryana akibat mobil yang dikendarainya saat perjalanan di Pekanbaru, Payakumbuh, nyemplung ke dalam sungai karena jarak pandang terbatas.
Gerakan Mahasiswa Peduli Asap Riau (Gempar) Jakarta melalui pers rilisnya berpendapat, penyelesaian kabut asap di Riau tidak bisa dilihat secara parsial tapi utuh. Pasalnya, persoalan kabut asap akibat salah urus tata kelola persoalan sumber daya alam perkebunan, kehutanan, migas dan pertambangan.
"Kabut Asap yang mengepung Riau bukan akibat bencana alam, melainkan sebuah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Rezim SBY melalui izin-izin yang dikeluarkan secara ugal-ugalan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan (kelapa sawit, HTI) dan Pertambangan dan Migas yang ada di Provinsi Riau," tulis Gempar Jakarta, Minggu (16/3).
Mestinya, lanjut Fat Haryanto dari Gempar Jakarta, pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam penindakan terhadap pembakaran hutan-hutan di Provinsi Riau. Di dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32/2009 memuat tentang pertanggungjawaban perdata khususnya soal Strict Liability/tanggung jawab mutlak. Dalam hal ini, seluruh perusahan-perusahan baik bidang Perkebunan, Migas dan Pertambangan. wajib bertanggung jawab dalam penanganan asap dan kebakaran hutan di Riau,.
"Ingat, Propinsi Riau adalah salah satu Provinsi penyumbang devisa CPO dan MIGAS terbesar untuk negara. Akan tetapi kenapa semua elit negara beramai-ramai merampok dan menghisap nutrisi Riau lewat SDA dan sekarang hanya tersisa ampas-ampas asap beracun untuk rakyat Riau rasakan," papar Fat.
Gempar Jakarta juga memandang kedatangan SBY bersama rombongannya ke Riau pada hari Sabtu kemarin (15/3) bukan solusi konkrit untuk penyelesaian bencana kabut asap. Pihaknya menduga kuat ada kepentingan politik menjelang Perhelatan Pesta Demokrasi 2014 di balik kedatangan SBY tersebut. Presiden SBY juga dinilai diskriminatif dalam penanganan bencana.
"Apakah karena kami warga Riau bukan warga Kelud yang bertetangga dengan kampung halaman SBY," tanyanya.
Dengan kenyataan yang dirasakan ini, Gempar Jakarta menuntut jaminan pengobatan gratis dan pemulihan kesehatan dari pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau baik jangka pendek dan jangka panjang. Presiden SBY juga harus segera menetapkan Riau sebagai Darurat Nasional.
"Cabut semua Izin usaha perusahaan di bindang Perkebunan (Kelapa sawit, HTI), Migas dan Pertambangan yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan di Riau," desak Gempar Jakarta.
Gempat Jakarta juga mendesak audit dan kaji ulang semua izin usaha perusahaan Perkebunan (Kelapa sawit dan HTI), dan kontrak karya Migas dan Pertambangan.
[wid]
