Berita

Nusantara

Tangkap Pembakar Hutan Riau sebelum Masyarakat Marah

JUMAT, 14 MARET 2014 | 15:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden SBY, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Kapolri Sutarman adalah orang yang paling bertanggung jawab atas bencana asap di Provinsi Riau akibat pembakaran hutan dan lahan.

Seperti diketahui, bencana asap di Riau sudah berlangsung dalam dua bulan terakhir, dan sudah menyebar ke beberapa provinsi lain seperti, Sumut, Sumbar, Sumsel, Jambi dan Bengkulu. Dan parahnya lagi, akibat kabut asap yang makin tebal dan berkepanjangan, sebagaian masyarakat sudah terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA).

Sekjen PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), A. Jabidi Ritonga, menyesalkan pembakaran hutan tersebut. Menurutnya kebiasaan buruk ini bukan kali ini saja, tapi berlangsung setiap tahun.


"Ini terjadi karena terkesan ada pembiaran pelanggaran, pembakaran ini menjadi kebiasaan," ujar Jabidi kepada redaksi, Jakarta (Jumat, 14/3).

Apalagi pelaku pembakaran hutan di Riau selama ini, lanjut Jabidi, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat setempat, tapi oleh perusahan asing seperti Malaysia dan Singapura.

"Tahun kemarin banyak perusahaan asing yang terlibat, tapi penyelesaian kasusnya kita nggak tahu," terang Jabidi.

Presiden SBY dan Menhut Zulkif Hasan diminta jangan terkesan takut akan mafia illegal logging. Dan Kapolri Sutarman juga harus turun tangan membasmi mafia hutan tersebut.

"PMII minta hentikan kejahatan ini sebelum masyarakat marah dan membuat hukumnya sendiri. Jangan yang tebang satu pohon ditangkap, sedangkan perusahaan bebas berkeliaran," ungkapnya.

"Hanya ada satu kata, tutup perusahaan nakal dan gantung para pelaku yang membuat susah masyarakat dan merugikan negara," tambah Jabidi. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya