Mabes Polri belum bisa memastikan bakal mengikuti instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperbanyak jumlah polisi wanita. Instruksi itu disampaikan mengingat tingginya tingkat kriminalitas yang melibatkan perempuan di Jakarta, maupun di kota besar lainnya.
Kabag Penum Mabes Polri, Agus Rianto yang dikonfirmasi menjawab ngambang. Dia mengatakan Polri setiap tahun selalu membuka pendaftaran bagi putra-putri bangsa yang ingin mengabdi kepada negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui korps Bahayangkara.
"Setiap tahun kita buka pendidikan polisi wanita sesuai dengan anggaran yang kita miliki," katanya di Kantor Humas Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3).
Menurutnya, penambahan personel Polwan tergantung dari kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Soal apakah nantinya ada percepatan penambahan, kata dia tergantung dari kebutuhan.
'Kita tidak ingin kita tambahan kuata yang di didik tidak berkualitas, nanti jadi negara rugi, masyarakat rugi. Kita akan lahirkan personil polri yang memang siap memberikan pelayan," terang dia.
Selebihnya, dia katakan, dari tahun ketahun animo masyarakat yang bernimat bergabung dengan koprs bhayangkara semakin meningkat, namun tetap saja untuk kuota penambahan personil itu bergantung kepada kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
"Setiap tahun kita mendidik, kuato dan animo itu disesuaikan, namun aimo dari tahun setiap tahun bertambah. Kita apresiskan kepada masyarakat yang masih ingin masuk ke polisi," tandasnya.
Diketahui, Senin 10 Maret 2014, SBY meminta Kapolri untuk menambah jumalah personil polri kedepannya. Ambisi yang positif tentunya untuk meningkatkan jumlah personil kepolisian secara signifikan, sasaran 50 ribu personil, dengan harapan maka rasio antara satu orang anggota polri terhadap jumlah angota masyarakat yang harus diayomi itu lebih baik.
SBY mengatakan, jika jumlah personil Polri tidak seimbang atau terlalu sedikit dengan masyarakat yang harus diayomi dan dilindungi tentu tidak efektif. Apalagi beberapa waktu lalu ada gangguan kamtibmas, baik konflik komunal, atau konflik horisontal dan ada tindakan Polri yang dinilai lambat.
Dalam merekrut calon anggota Polri, SBY ingin ada juga polwan yang direkrut, sebab saat ini banyak sekali aksi kejahatan yang menyasar perempuan dan anak.
[dem]
