Tahun 2018 Pulau Jawa Diramal Krisis Listrik

Empat tahun lagi Pulau Jawa bakal mengalami krisis listrik. Penyebabnya, pemerintah lamban membangun pembangkit tenaga listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengatakan, pertumbuhan konsumsi listrik melonjak tajam karena pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, berdasarkan hasil studi PT Perusahaan Listrik Ne­gara (PLN), Pulau Jawa di­per­kirakan mengalami krisis listrik pada 2018 akibat per­tumbuhan beban listrik yang terus me­ningkat. Apalagi, pertum­buhan konsumsi listrik per tahun men­capai 9 persen.

Wacik mengatakan, krisis lis­trik tidak bisa dihindari jika me­lon­jaknya konsumsi listrik tak diba­rengi dengan pertum­buhan pe­nyediaan atau pasokannya.

“Ekonomi yang membaik, pab­riknya makin banyak, mall makin banyak, hotel makin banyak, jum­lah penyediaan ener­gi listrik­nya kurang. Itulah yang me­mung­­kin­kan terjadinya krisis listrik di Pulau Jawa,” jelas Wacik di Jakarta, kemarin.

Apalagi, menurutnya, kece­pat­­an memba­ng­un pembangkit lis­trik tidak se­cepat yang di­butuh­kan. Untuk mengantisi­pasi itu, pemerintah mesti tam­bah 5.000 atau 4.000 Megawatt (MW) setiap tahun, terutama di Jawa dan Bali karena tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua pulau itu.

Namun, aku Wacik, ba­nyak ham­batan untuk meme­nuhi ke­bu­tuhan listrik tersebut. Ham­batan yang terbanyak adalah soal la­han, seperti yang terjadi di pem­bangkit 2X1000 MW di Jawa Tengah. Lahannya belum bebas semua.

Untuk itu, pihaknya akan mem­­­buat pembakit listrik tamba­han 7.000 MW yang energi pri­mer­­nya menggunakan batu­bara. Saat ini, pihaknya sedang menger­ja­kan jaringannya. “Kalau pem­bang­kitnya sudah oke, ja­ringan­nya terus paralel,” katanya.

Menurut Wacik, jika pem­bangit yang berkapasitas 2.000 MW di Jawa Tengah itu telat, maka deng­an jalannya pem­bangkit 7.000 MW mes­kipun baru selesai 2.000 MW- 3.000 MW, bisa mengamankan pasokan selama 2018.

Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono mengatakan, salah satu upaya yang bisa mengatasi krisis di Jawa pada 2018 dengan mem­bangun pembangkit listrik baru.

Saat ini, katya Adi, pemerintah telah me­mliki program kerja sa­ma dengan swasta untuk mem­bangun pem­bangkit baru di se­luruh Indonesia dengan total ka­pasitas sekitar 17.000 MW.

Program kerja sama peme­rin­tah dengan swasta tersebut, su­dah ada yang jalan. Namun, ber­bagai kendala masih menye­babkan ti­dak mulusnya pemba­ngunan pem­bangkit listrik itu.

Salah satu program kerja sama pemerintah dan swasta adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x1.000 MW. “Tapi masih ter­ken­dala soal pembebasan lahan yang kurang 15 persen di tempat PLTU akan dibangun,” jelas Adi.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi meminta peme­rin­tah menyelesaikan perma­sa­lahan listrik supaya ramalan soal krisis listrik di 2018 bisa diantisipasi.

“Pemerintah harusnya lebih serius lagi menangani krisis lis­trik di setiap wilayah di Indo­nesia,” ujar Bobby.

Menurut Bobby, pemerintah harus men­dorong PLN mengem­bangkan pembangkit yang meng­gunakan sumber energi terbaru­kan. Peme­rintah juga harus men­desak PLN agar lebih maksimal mendiri­kan pembangkit-pem­bang­kit listrik baru.

Dalam kurun waktu 2000-2009, lanjut Bobby, Indonesia telah membangun pembangkit listrik dengan laju pertumbuhan 2,4 persen per tahun. Selama ku­run waktu tersebut, PLTU dan Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) mendominasi kapasi­tas pembangkit listrik nasional de­ngan pangsa sebesar 33 persen dan 30 persen. ***