Forum Pemuda NTT Ancam Gugat Kalau Pemekaran Maumere Dipaksakan

Komite Flobamora Menggugat atau KFM-NTT, sebuah Forum Komunitas Pemuda NTT (Flores Sumba Timor) di Jakarta, menilai pemekaran Kota Maumere dengan memindahkan Ibukota Kabupaten Sikka ke Wolon Bue adalah pilihan  yang keliru.

Koordinator KFM-NTT, Roy Watu, menyatakan, pemekaran itu berbau manipulatif dan korupsi kolusi dan nepotisme. Karena, selain tetap memiskinkan masyarakat Sikka di tujuh Kecamatan di Pantai Selatan Sikka  yang secara struktur dimarjinalkan oleh Pemda, juga sama sekali tidak memperhatikan aspek rasionalisasi lainnya seperti  faktor keseimbangan rentang kendali pemerintah dan mendekatkan public service ke wilayah terisolir di selatan

Daya dukung pembangunan untuk wilayah selatan Sikka yang potensial, produktif dan sangat diperlukan untuk menunjang ekonomi masyarakat Sikka di Pantai Utara, tetap tidak diperhatikan. Warga Sikka di Pantai Selatan Sikka harus diprioritaskan dalam pemekaran Kota Maumere saat ini.

"Karena itu Komite Flobamora Menggugat mendukung sikap Tim Pembela Demokrasi Indonesia yang meminta kepada DPRD, Bupati Sikka, DPR-RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau kembali proses pemekaran Kota Maumere. Jangan sampai pemekaran nanti hanya melahirkan Kabupaten miskin baru dengan menambah angka kemiskinan baru," urai Roy kepada wartawan, Sabtu (1/3).

Kata Roy, sebetulnya pemindahan ibukota Kabupaten Sikka ke kawasan pantai Selatan Sikka sangat potensial. Namun mutlak harus didahului dengan studi kelayakan, sosilisasi dan penyuluhan, serta pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat desa yang memiliki bakat wirausaha.

"Agar ketika daerah Pantai Selatan menjadi ibukota Kabupaten, mereka sudah bisa menjadi wirausaha-wirausaha yang handal dan mampu bersaing dengan wirausaha para pendatang dari luar yang rata-rata lebih siap secara modal, keterampilan dan mental," ujarnya.

Bila Pemda dan DPRD Sikka serta Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI tetap memekarkan kota Mamuere tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat pantai selatan yang jumlahnya 7 sampai 10 kecamatan, maka Komite Flobamora NTT bersama TPDI di Jakarta akan menggugat keputusan pemerintah tersebut melalui Lembaga Peradilan. [ald]