Beberapa isu utama yang terjadi di perbatasan menyangkut progres penyelesaian batas wilayah negara, pelanggaran garis batas negara, kejahatan trans nasional atau penyeludupan, penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara.
Demikian pemaparan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja VI Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dengan tema "Upaya Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, (Selasa, 26/2)
Kesemua masalah itu, lanjut Gamawan, menjadi tugas pokok BNPP dengan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan
Menurut Gamawan, perlu adanya pembangunan yang nyata seperti pembangunan pusat-pusat ekonomi, kesehatan, serta pembangunan peningkatan pendidikan.
"BNPP sebagai koordinator, mensupport sekolah dari SD hingga perguruan tinggi, kesehatan, posyandu hingga rumah sakit, ada energi, pangan, pusat-pusat ekonomi, ini yang kita koordinasikan supaya bisa dilaksanakan, termasuk membangun pelabuhan," jelasnya.
Mengenai penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, Gamawan mengatakan persoalan ini bisa disiasati dengan membangun pemancar gelombang radio. Hal ini untuk memberikan informasi kepada para masyarakat yang hidup di perbatasan sehingga dibutuhkan juga kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Kalau sinyal kita kecil, orang akan megambil siaran-siaran luar, dalam hal ini kita harapkan Menkoinfo dan TVRI," bebernya.
Gamawan menyebutkan, ada 111 kecamatan yang menjadi target dari BNPP selama lima tahun ke depan. Dari targetan ini, pihaknya bisa mengetahui kecamatan mana saja yang belum menjalankan program BNPP.
"Ini yang kita fokuskan, jika hasil efaluasi lima tahun kita sudah memenuhi standart, kita akan alokasikan pembangunan ke wilayah lain. Jadi ini akan terencana dengan baik, teranggarkan dengan baik dilaksanakan dengan baik, diefaluasi dengan baik juga," tutup Gamawan.
[wid]
