Berita

gamawan fauzi/net

Pertahanan

Mendagri: Ada 111 Kecamatan di Daerah Perbatasan yang Jadi Target BNPP

RABU, 26 FEBRUARI 2014 | 14:07 WIB | LAPORAN:

Beberapa isu utama yang terjadi di perbatasan menyangkut progres penyelesaian batas wilayah negara, pelanggaran garis batas negara, kejahatan trans nasional atau penyeludupan, penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara.

Demikian pemaparan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja VI Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dengan tema "Upaya Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, (Selasa, 26/2)

Kesemua masalah itu, lanjut Gamawan, menjadi tugas pokok BNPP dengan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan


Menurut Gamawan, perlu adanya pembangunan yang nyata seperti pembangunan pusat-pusat ekonomi, kesehatan, serta pembangunan peningkatan pendidikan.

"BNPP sebagai koordinator, mensupport sekolah dari SD hingga perguruan tinggi, kesehatan, posyandu hingga rumah sakit, ada energi, pangan, pusat-pusat ekonomi, ini yang kita koordinasikan supaya bisa dilaksanakan, termasuk membangun pelabuhan," jelasnya.

Mengenai penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, Gamawan mengatakan persoalan ini bisa disiasati dengan membangun pemancar gelombang radio. Hal ini untuk memberikan informasi kepada para masyarakat yang hidup di perbatasan sehingga dibutuhkan juga kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Kalau sinyal kita kecil, orang akan megambil siaran-siaran luar, dalam hal ini kita harapkan Menkoinfo dan TVRI," bebernya.

Gamawan menyebutkan, ada 111 kecamatan yang menjadi target dari BNPP selama lima tahun ke depan. Dari targetan ini, pihaknya bisa mengetahui kecamatan mana saja yang belum menjalankan program BNPP.

"Ini yang kita fokuskan, jika hasil efaluasi lima tahun kita sudah memenuhi standart, kita akan alokasikan pembangunan ke wilayah lain. Jadi ini akan terencana dengan baik, teranggarkan dengan baik dilaksanakan dengan baik, diefaluasi dengan baik juga," tutup Gamawan.[wid]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya