Caleg DPR RI: Investigasi, Kenapa Persoalan Listrik di Sumut Tak Kunjung Teratasi

Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus bertanggung jawab atas berbagai kerugian yang dialami masyarakat Sumatera Utara karena kerapnya terjadi pemadaman listrik. Misalnya, berbagai peralatan-peralatan elektronik, seperti kulkas, TV, dan komputer, yang rusak.

"Jadi PLN harus bertanggung jawab," ujar Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Anak Melayu Bersatu, Ir. H. Abdullah Rasyid, ME kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Selasa, 25/2).

Rasyid juga mengingatkan, pemadaman listrik itu membuat kalangan industri kalangan kabut. Karena para usahawan tidak mungkin bisa setiap saat menyewa genset. Hal ini tentu juga akan membuat harga-harga semakin mahal.

"Masyarakat semakin dirugikan. Karena harga jadi mahal. Bahkan, beberapa perusahasan sudah mengancam akan mengurangi pegawai," beber kader utama PAN yang juga orang dekat Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini.

Karena itu, dia mendesak pemerintah daerah harus tegas, melakukan investigasi kenapa masalah pemadaman listrik ini tak kunjung bisa diatasi. Harus ditemukan dimana masalah utamanya.

Apalagi, pada pertengahan Desember lalu, pada sebuah acara di Universitas Sumatera Utara, Menteri BUMN Dahlan Iskan berjanji tidak akan ada lagi pemadaman bergilir karena adanya pasokan daya listrik sebesar 105 Megawatt (MW) dari PT. Inalum.

"Mana buktinya. Jangan janji belaka. Mesin-mesin yang ada di Belawan dan di Pangkalan Susu itu juga sudah tua. Sementara mesin baru yang didatangkan dari China tidak berfungsi bahkan rusak sebelum digunakan. Ini rekomendasi darimana? Ini tanggung jawab siapa?" tekan Rasyid, caleg DPR RI daerah pemilihan Sumut I.

"Masyarakat sudah kesal dan marah. Wajar jika marah dan bereaksi sedikit berlebihan karena persolan ini tidak kunjung ada penyelesainnya," demikian Rasyid, mantan Ketua Umum DPP BM Penegak Amanat Nasional ini. [zul]