Berita

FOTO:NET

Pertahanan

Polri Jamin Pengamanan Form C1 dari TPS ke KPU Kabupaten/Kota

SENIN, 24 FEBRUARI 2014 | 20:30 WIB | LAPORAN:

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin pengamanan pasca pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengamanan ini dimaksudkan agar formulir C1 yang berisi berita acara hasil pemilihan aman sampai ke Panita Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan kemudian direkapitulasi di KPU Kabupaten atau Kota untuk di-scanning.

"Polri harus menjamin itu. Bagaimana Kapolri sudah mengamanatkan kepada semua Kapolda dan Kapolres harus menjamin. Sekarang mereka sudah seatle pengamanan pemilu di tiap tingkatan," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronnie F Sompie saat diskusi, "Pemilu 2014 Bersih?" di Rumah Makan Horapa, Menteng, Jakarta, Senin (24/2)

Ronnie mengaku, pihaknya sudah melakukan simulasi terkait pengamanan pasca pemungutan suara dalam Pemilu 2009. Hal tersebut memang tidak dilakukan secara terbuka dan mengerahkan personil seperti yang dilakukan di Gedung Bawaslu, KPU RI, dan Mahakamah Konstitusi.


Ronnie menambahkan, dalam simulasi soal pengamanan suara pasca pemungutan, dipilih daerah yang memiliki tingkat kerawanan di banding dengan daerah lainnya. Simulasinya tidak menggunakan pengerahan personil tapi cukup memakai skenario tactical floor game atau tactical wall game.

"Simulasi ini seolah-olah skenario ada kerawan berdasarkan peta pemilukada. Masing-masing daerah pernah sehingga dari pengalaman itu kita ambil. Itu tanpa pasukan. Kalau anggaran cukup kita menggunakan pakai pasukan," sambung mantan Kapolrestabes Surabaya ini.

Bahkan, sambung Ronnie, pihak kepolisian sampai tingkat kecamatan sudah dibentuk. Ronnie membeberkan tiap Polsek ada bintara pengumpul bahan keterangan. Mereka sudah berkolaborasi dengan kegiatan kepala desa dan dusun. Kegiatan membangun basis keamanan sudah sampai tingkat dusun dan desa.

Sementara itu di tempat yang sama, komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah memastikan formulir C1 aman keluar dari TPS ke PPS, PPK, kemudian sampai ke KPU Kabupaten atau Kota untuk direkapitulasi kemudian discan.

"Hasilnya aman sampai kemudian dikirim ke KPU pusat untuk direkapitulasi secara nasional," demikian Ferry.[wid]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya