Berita

FOTO:NET

Pertahanan

Polri Jamin Pengamanan Form C1 dari TPS ke KPU Kabupaten/Kota

SENIN, 24 FEBRUARI 2014 | 20:30 WIB | LAPORAN:

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin pengamanan pasca pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengamanan ini dimaksudkan agar formulir C1 yang berisi berita acara hasil pemilihan aman sampai ke Panita Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan kemudian direkapitulasi di KPU Kabupaten atau Kota untuk di-scanning.

"Polri harus menjamin itu. Bagaimana Kapolri sudah mengamanatkan kepada semua Kapolda dan Kapolres harus menjamin. Sekarang mereka sudah seatle pengamanan pemilu di tiap tingkatan," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronnie F Sompie saat diskusi, "Pemilu 2014 Bersih?" di Rumah Makan Horapa, Menteng, Jakarta, Senin (24/2)

Ronnie mengaku, pihaknya sudah melakukan simulasi terkait pengamanan pasca pemungutan suara dalam Pemilu 2009. Hal tersebut memang tidak dilakukan secara terbuka dan mengerahkan personil seperti yang dilakukan di Gedung Bawaslu, KPU RI, dan Mahakamah Konstitusi.

Ronnie menambahkan, dalam simulasi soal pengamanan suara pasca pemungutan, dipilih daerah yang memiliki tingkat kerawanan di banding dengan daerah lainnya. Simulasinya tidak menggunakan pengerahan personil tapi cukup memakai skenario tactical floor game atau tactical wall game.

"Simulasi ini seolah-olah skenario ada kerawan berdasarkan peta pemilukada. Masing-masing daerah pernah sehingga dari pengalaman itu kita ambil. Itu tanpa pasukan. Kalau anggaran cukup kita menggunakan pakai pasukan," sambung mantan Kapolrestabes Surabaya ini.

Bahkan, sambung Ronnie, pihak kepolisian sampai tingkat kecamatan sudah dibentuk. Ronnie membeberkan tiap Polsek ada bintara pengumpul bahan keterangan. Mereka sudah berkolaborasi dengan kegiatan kepala desa dan dusun. Kegiatan membangun basis keamanan sudah sampai tingkat dusun dan desa.

Sementara itu di tempat yang sama, komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah memastikan formulir C1 aman keluar dari TPS ke PPS, PPK, kemudian sampai ke KPU Kabupaten atau Kota untuk direkapitulasi kemudian discan.

"Hasilnya aman sampai kemudian dikirim ke KPU pusat untuk direkapitulasi secara nasional," demikian Ferry.[wid]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

UPDATE

Prabowo Jangan Pilih Jaksa Agung Hedon Seperti ST Burhanuddin

Minggu, 13 Oktober 2024 | 16:00

40 Negara Asal Pasukan Perdamaian PBB Kutuk Serangan Israel di Pangkalan UNIFIL

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:56

Marak Spanduk 'Terima Kasih Jokowi, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran', Pengamat: Emas Tetap Emas

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:48

Tiga Hari Hilang di Hutan, Warga Labuhanbatu Utara Ditemukan Selamat

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:41

Kemenag: Tidak Larang Pernikahan di Hari Libur

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:24

Batalkan Ekspor Pasir Laut, Prabowo akan Dikenang Presiden Peduli Lingkungan

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:04

Peparnas XVII Dongkrak Kunjungan Wisatawan di Solo

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:54

Jelang KTT SCO, Pakistan Karantina Islamabad

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:40

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Aceh

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:34

Mampu Majukan Morowali, Anwar Hafid Diharapkan Tularkan Kesuksesan Bangun Sulteng

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:06

Selengkapnya