Berita

ilustrasi

On The Spot

Naik Mobil Larasati, Buka Pelayanan Malam Hari

Ngintip Blusukan Ala Aparat Pertanahan
MINGGU, 23 FEBRUARI 2014 | 08:37 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Azan Maghrib berkumandang, kantor yang berada di Jalan Daha Blok B4 Nomor 2 Kompleks Lippo Cikarang itu terlihat sepi. Para pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi sudah meninggalkan kantornya lantaran jam kerja telah berakhir pada pukul lima sore.

Beberapa orang tetap bertahan di kantor hingga senja menyingsing. Mereka adalah tim yang akan menggelar pelayaran malam hari. Menggunakan minibus Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita), mereka akan jemput bola memberikan layanan kepada masyarakat. 

Tim terdiri dari sembilan orang. Enam orang berangkat ke lokasi layanan dengan mobil Larasita. Sedangkan sisanya menjadi operator tetap di kantor. Segala urusan pertanahan seperti peralihan hak waris, pelayanan konsultasi hingga pengecekan keaslian surat tanah, akan dilakukan on the spot.

Kali ini, lokasi yang dipilih untuk pelayanan malam hari adalah di Desa Karang Satria di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tempat ini dipilih lantaran berada cukup jauh dari kantor BPN. Berseragam cokelat, keenam pegawai BPN bekerja lembur dari pagi demi pelayanan kepada warga Bekasi.

Lepas shalat Magrib, mobil pun berangkat. Tepat jam tujuh malam, pelayanan pun dimulai, pintu mobil Larasita dibuka. Bertempat di kantor desa, membuat para petugas leluasa memberikan pelayanan. Mereka juga dipersilakan menggunakan aula kantor desa. Warga yang ingin mendapat pelayanan antre di aula.

Malam itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi Dirwan A Dachri ikut turun ke lapangan. Dia mensosialisasikan program mobil Larasita kepada masyarakat.

“Mobil ini (Larasita) sama seperti kantor berjalan. Pelayanan langsung terkoneksi ke kantor BPN karena menggunakan sistim wifi,” demikian penjelasan Dirwan kepada warga yang datang.

Udin, warga RT 05 RW 06  Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara mencoba pelayanan ini. Ia bermaksud mengecek keaslian surat tanah miliknya. Ia takut suratnya palsu.

Udin mendapat pelayanan istimewa. Sebab petugas yang melayaninya adalah Dirwan. Kepala BPN Kabupaten Bekasi itu memeriksa surat-surat secara fisik.

 Merasa yakin keaslian dokumen yang yang disodorkan Udin, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan itu kemudian membuka laptop yang sudah terkoneksi dengan kantor BPN lewat jaringan internet.

Nomor di sertipikat tanah yang dipegang Udin diketik ke laptop. Tak sampai 10 menit, hasil sudah bisa diketahui. Hasilnya, dokumen yang dipegang Udin asli.

“Alhamdulillah asli, jadi kalau saya mau jual (tanah) bisa memastikan kalau ini asli,” ujar Udin yang kemudian membayar uang Rp 50 ribu untuk biaya resmi pengecekan surat tanah.

Bila melakukan pengecekan di kantor BPN juga akan dikenakan biaya yang sama. Bedanya, warga tak perlu mengeluarkan ongkos dan meluangkan waktu banyak untuk mendatangi kantor BPN—yang—mungkin jauh dari tempat tinggalnya.

Kepada masyarakat, Dirwan menjelaskan mobil Larasita ini seperti kantor BPN berjalan. Semua pelayanan pertanahan dapat dilakukan di mobil ini. Warga, kata dia, bisa mengurus pengakuan hak girik tanahnya. Syaratnya ada keterangan dari kepala desa, data penunjang dan menyediakan materai Rp 6.000.

Semakin malam, pelayanan mobil Larasita semakin ramai. Satu per satu warga Desa Karang Satri berdatangan dengan membawa surat tanah dan beberapa syarat penunjang seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapat pengakuan hak girik tanahnya.

Meski warga yang ingin mendapat pelayanan cukup banyak, operasi mobil Larasita terbatas waktu. Buka dari pukul 7 sampai 11 malam saja. Selama empat jam itu, 150 orang bisa terlayani.

Menyentuh jam 11 malam, tim berkemas. Lalu naik mobil berwarna putih untuk kembali ke kantor. Dari sana, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sebab, mereka tetap harus ngantor esok pagi.

Dirwan menjelaskan, pelayanan jemput bola dengan mobil ini untuk mengurangi membludaknya warga yang datang loket pelayanan di kantornya. Dalam sebulan, tercatat 17 ribu orang datang ke kantor BPN untuk mendapat pelayanan.

Namun, menurut Dirwan, masih terbatas dalam menggelar pelayanan jemput bola. Pasalnya, mobil Larasati yang dimiliki hanya satu unit. Ia berharap jumlah mobil pelayanan bisa ditambah hingga menjadi tiga unit. Sehingga jajarannya bisa melakukan pelayanan jemput bola ke 13 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Mobil Larasita sangat efektif, karena ada genset di mobil. Jadi kalau kita masuk-masuk desa, tetap bisa memberikan pelayanan. Kasirnya juga ada, jadi langsung bayar,” katanya.

“Mobil perbanyak dan tenaga ditambah,” harap Dirwan. Ia berharap sumber daya manusia di jajaran dapat direkrut dari wilayah ini. Tak hanya berasal penugasan dari kantor pusat. Dengan melakukan rekrutmen di wilayah setempat, bisa diperoleh tenaga yang paham geografis untuk melakukan pelayanan jemput bola.

Lantaran terbatasnya mobil pelayanan dan sumber daya manusia, pihaknya hanya bisa menggelar pelayanan jemput bola malam hari empat kali dalam sebulan.

Jika penambahan mobil dan petugas dikabulkan, Dirwan optimistis bisa lebih massif dalam memberikan pelayanan jemput bola. Pelayanan tak hanya dilakukan pada malam hari. Namun juga pada siang hari.

Tak hanya memberikan pelayanan, menggunakan mobil Larasati ini pihaknya bisa datang ke pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Bekasi—yang—memiliki luas 1.484,37 km persegi—untuk melakukan sosialisasi.

Tujuannya agar masyarakat makin melek soal pertanahan. Juga bisa menekan praktik percaloan yang mencari keuntungan dari pengurusan surat tanah, lantaran ketidaktahuan masyarakat. Padahal, menurut Dirwan, pengurusan hak atas tanah bisa dilakukan sendiri dan cepat.

Ia pun akan menggenjot pelayanan jemput bola dengan mobil Larasati. “Kami bekerja sepenuh hati. Program Larasita ini seperti blusukan dan nyata membantu warga,” sebut Dirwan.

Sertipikat Gratis, Gandeng Bank Beri Modal Usaha
Program Untuk Warga Miskin

Masyarakat miskin kerap tersisih dalam memperoleh haknya di bidang pertanahan. Mereka memiliki tanah, namun lantaran tak memiliki dana, tak bisa mengurus dokumen kepemilikannya. Akibatnya, aset itu tak bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi, Dirwan A Dachri mengatakan, pihaknya memiliki pelayanan pembuatan sertipikat tanah gratis untuk warga miskin.

Menurut dia, setelah memegang sertipikat tanah, warga miskin bisa menjaminkannya ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk memperoleh pinjaman modal usaha.

Kedua bank, sebut Dirwan, sudah membuka pelayanan pemberian pinjam modal usaha di kantor BPN Bekasi di Jalan Daha Blok B4 Nomor 2 Komplek Lippo Cikarang.

“Kerjasama dengan bank itu agar warga kami (Kabupaten Bekasi) nggak ngutang lagi di rentenir,” ujar Dirwan.

Dirwan berpesan, bagi masyarakat miskin yang ingin mengurus sertipikat gratis untuk mendapat pinjam modal usaha, harus memastikan tanahnya tak bermasalahnya. Yakni tidak sengketa tapal batas dengan tetangga, tidak dalam sengketa sesama ahli waris, tidak dalam sita jaminan maupun bukan tanah kas desa.

“Soal besaran pinjaman tergantung kebijakan pihak bank yang menyesuaikan modal usaha yang diperlukan. Kami hanya sebagai penjamin penyelesaian sertipikat,” katanya.

Tidak hanya memberikan pelayanan pembuatan sertipikat gratis kepada warga miskin, Dirwan juga memiliki program pendistribusian lahan kepada 100 bidang usaha. Masing-masing akan memperoleh sebidang tanah seluas 200 meter persegi.

Lahan dan sertipikat yang dibagikan itu bisa langsung dijaminkan ke BRI mapun BJB untuk mendapatkan modal usaha.

“Selama ini, masyarakat kesulitan mendapatkan pinjaman. Dengan program ini, mereka tidak keluar biaya, tetapi mendapatkan pinjaman. Kita harapkan masyarakat tidak lagi meminjam dana ke rentenir,” pintanya.

Selain itu, lanjut Dirwan, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengurangi pajak bumi dan bangunan (PBB)-nya.

“Kalau nanti masyarakat terbebani dengan pajak tanah, kita ingin meminta pemerintah meringankan pungutannya,” imbuhnya.

“Kita akan sentuh masyarakat bawah agar mereka tahu akan hak atas tanahnya, dan bisa memanfaatkan asset reform-nya (sertipikat tanah) untuk modal usaha, sehingga tidak menjadi korban rentenir,” pungkasnya. ***

Populer

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

WNI Kepoin Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad di Thailand, Hasilnya Mengagetkan

Minggu, 29 September 2024 | 23:46

Selebgram Korban Penganiayaan Ketum Parpol Ternyata Mantan Kekasih Atta Halilintar

Senin, 07 Oktober 2024 | 14:01

Stasiun Manggarai Chaos!

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 13:03

MUI Tuntut Ahmad Dhani Minta Maaf

Rabu, 02 Oktober 2024 | 04:11

UPDATE

Anak Usaha Telkom Hadirkan DreadHaunt, Gim Bergenre Survival Horror

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:57

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

2 Jam 1 Meja

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:40

Dua Mantan Pegawai Waskita Karya Digarap Kejagung

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:38

KPK Sita 7 Mobil dan Uang Rp1 Miliar usai Geledah 10 Rumah

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:24

Bareskrim Bakal Bongkar Puluhan Artis dan Influencer Terlibat Promosi Judol

Rabu, 09 Oktober 2024 | 00:42

Mudahkan Warga Urus Paspor, Imigration Lounge Kini Hadir di Mal Taman Anggrek

Rabu, 09 Oktober 2024 | 00:19

KPK Cekal 5 Tersangka Korupsi Pencairan Kredit Usaha Bank Jepara Artha

Selasa, 08 Oktober 2024 | 23:52

Polisi Tangkap Penyekap Bocah 12 Tahun Selama Seminggu di Kalideres

Selasa, 08 Oktober 2024 | 23:42

KPK Usut Dugaan Korupsi Pencairan Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha

Selasa, 08 Oktober 2024 | 22:52

Selengkapnya