Pengambilahan Blok Mahakam dari PT Total Indonesie, perusahaan asal Perancis, usai kontrak berakhir pada tahun 2017 mendatang merupakan hal mutlak. Selanjutnya, pengelolaan blok migas tersebut berada di kekuasaan rakyat Indonesia.
"Tidak ada keraguan dalam keyakinan saya bahwa Blok Mahakam mutlak dimiliki dan dikelola oleh bangsa sendiri," jelas mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam debat bernegara Capres Konvensi Partai Demokrat di Hotel Novotel di Samarinda, (Sabtu, 22/2).
Dalam keterangannya yang diterima sesaat lalu, Ketua Umum DPP Barindo ini mengingatkan, sebelum diambil alih, harus dipastikan bahwa institusi pemerintah yang akan mengelolanya mutlak dibenahi tata kelolanya, manajemennya harus akuntabel. Hal itu penting, agar dipastikan ke depan pengelolaannya bisa menciptakan kesejahteraan untuk rakyat.
Lebih jauh menurutnya, persoalan Blok Mahakam bukan semata soal besaran bagi hasil pusat dan daerah. Yang fundamental adalah bagaimana para pengelola negara menjujurkan diri dan tidak melakukan kejahatan korupsi yang melukai amanah rakyat.
"Sebenarnya, polemik Blok Mahakam menantang pemerintah pusat dan daerah untuk mampu meyakinkan publik, mereka benar-benar menjalankan manajemen yang bertanggungjawab. Ini mutlak," demikian Gita, yang semasa menjabat berhasil meloloskan Undang-undang Perdagangan.
Sesi kedua debat ini diikuti Gita Wirjawan, Dinno Patti Djalal, Ali Masykur Musa, Sinyo Harry Sarundajang, Marzuki Ali, dan Hayono Isman.
[zul]
