Berbeda dengan mega proyek Mass Rapid Transit, pembangunan mega proyek monorel di jalur hijau dan jalur biru sepenuhnya urusan swasta. Selama ini Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dinilai salah bersikap seolah-olah monorel dikerjakan atas perjanjian pihak swasta dengan Pemerintah Provinsi DKI.
"Pernyataan Jokowi bahwa belum ada kontrak terkait monorel dan ancaman Ahok akan merubuhkan tiang-tiang monorel membingungkan masyarakat. Proyek monorel urusan swasta. Satu rupiah pun tidak ada duit pemprov yang digunakan dalam proyek monorel," kata Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru ( KATAR) Sugiyanto kepada Rakyat Merdeka Online, tadi malam (Selasa, 19/2).
Dia melihat proyek monorel mangkrak karena belum selesainya negosiasi antara Ortus Infrastructure Capital Limited (Ortus) yang kini menjadi pemilik saham mayoritas PT Jakarta Monorail dengan PT Adhi Karya. Kebuntuan terjadi terkait nilai pembayaran tiang-tiang monorel yang sudah ada setelah perusahaan pelat merah itu keluar dari PT Jakarta Monorail, konsorsium yang menangani monorel.
"Pemerintah DKI harusnya memberi dukungan dengan berperan menjadi fasilitator atas tidak seleseinya negosiasi, bukan teriak kanan kiri. Selama ini dukungan pemerintah DKI tidak maksimal," papar Sgy, panggilan Sugiyanto.
Sebelum Ortus masuk dalam konsorsium, pembangunan monorel memang terkendala oleh modal yang sebenarnya hal itu juga bisa diselesaikan kalau ada dukungan dari pemprov. Tapi karena tidak ada dukungan, kendala permodalan pun menjadi rumit.
"Masalah sekarang bukan karena Ortus tidak punya duit. Tapi karena negosiasi antara Ortus dengan Adhi Karya yang belum selesai. Harusnya Jokowi atau Ahok meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan agar Adhi Karya ikut membantu. Tapi selama ini Jokowi menghindar, bilang itu urusan swasta dengan swasta," imbuhnya.
Terkait ancaman Ahok merobohkan tiang-tiang monrel yang ada, Sgy menilai Ahok bisa dipidanakan kalau nanti benar-benar melakukannya karena tiang-tiang itu milik swasta, dan tidak ada satu sen pun duit Pemprov DKI yang digunakan untuk membiayai pembangunanya.
"Percuma juga rencana Ahok memanggil direksi PT JM. Seratus persen Ahok ngawur. Apa urusannya memanggil?" ucap Sgy yang juga mencurigai Adhi Karya sengaja menggantung masalah apalagi setelah keluar dari konsorsium mengusulkan proyek baru monorel Bekasi-Jakarta.
[dem]
