Partai Hanura mendesak kepastikan kelancaran logistik pemilihan umum legislatif yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepastian bukan hanya terkait produksi logistik, kualitas ketepatan dan kecepatan, tetapi juga distribusi dan keamanan.
"Posisi hari ini adalah H-49 menjelang pileg. Kita sangat ingin memastikan bahwa logistik pemilu sudah siap, 9 April depan. Pemerintah harus mengawal betul kesiapan dan distribusi surat suara dan bilik suara," kata Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding di Jakarta (Selasa, 18/2).
Dia mengingatkan, tenggat waktu makin ketat jika merujuk jadwal KPU yang menetapkan distribusi logistik di seluruh Indonesia dibatasi hingga 20 Maret. Selain faktor teknis, dampak dari bencana erupsi Gunung Kelud juga harus disiasati. Bawaslu sendiri telah menyatakan bahwa surat ketersediaan suara untuk 25 provinsi terancam molor karena 10 dari 15 paket pengerjaan ditangani percetakan yang berada di Jateng dan Jatim yang terdampak bencana.
Hanura juga mengkritisi ketidaksiapan KPU menyediakan surat suara dengan huruf braille untuk para pemilih penyandang disabilitas.
"Saat ini KPU hanya menyediakan surat suara dengan huruf Braille untuk calon DPD RI saja. Harusnya juga untuk calon DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota," papar Sudding.
Terkait ketersediaan surat suara khusus, UU No 8/2012 tentang Pemilihan Anggota Legislatif secara umum menjelaskan bahwa para pemilih dengan keterbatasan harus mendapatkan hak seluas-luasnya. Termasuk mendapat fasilitas mengenal calon anggota dengan huruf braile.
"Jangan sampai penyelenggaraan pemilu ini disebut diskriminatif," jelas Sudding.
Hanura juga meminta KPU memberi perhatian lebih pada daerah-daerah mendapat dampak bencana. Antara lain, Tanah Karo, Sumut yang masih belum pulih dari erupsi Sinabung, Manado di Sulawesi Utara yang Januari lalu terkena banjir, dan Jawa Timur serta Jawa Tengah yang terdampak abu Gunung Kelud.
Selain itu, kawasan Pantura Jawa yang juga mengalami banjir dan potensi hilangnya logistik pemilu ketika didistribusikan ke daerah pedalaman seperti Papua, Kalimantan, Kepri, kawasan Nusa Tenggara dan lain-lain.
"KPU Pusat harus meminta data terbaru ke KPU daerah soal update kotak suara atau bilik suara yang rusak dan hilang. Setelah itu, pengiriman logistik susulan harus dipercepat, " kata Sudding.
[dem]
