Demokrasi yang menjadi pilihan kolektif bangsa harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Karena itu, demokrasi jangan sekadar dimaknai sebagai kontestasi dan persaingan politik semata.
"Buah kemerdekaan baru dinikmati 20 persen rakyat, sementara sisanya 80 persen rakyat belum menikmati," ujar Calon Presiden Konvensi Rakyat DR. Rizal Ramli saat memberi materi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawalan Pemilu 2014 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Pusdiklat Kemensos, Jakarta (Jumat, 14/2).
Menurut Rizal Ramli, keinginan rakyat dalam pemilu tidak dicerminkan dalam program-program pro rakyat oleh pemimpin terpilih. Sebaliknya, kue pembangunan diprogram hanya untuk kalangan atas.
"Tahun 2004 biaya perjalanan pejabat sebesar Rp 4 triliun, tahun ini sebesar Rp 20 triliun. Tapi biaya penting untuk rakyat, misalnya sektor pertanian dimana 30 persen rakyat hidup di sektor ini, anggarannya kurang dari Rp 15 triliun," papar Capres ideal versi Lembaga Pemilih Indonesia itu.
Lebih lanjut dikatakan Rizal Ramli, persoalan lain yang membuat 80 persen rakyat Indonesia belum sejahtera adalah karena model pembangunan neolib yang dijalankan pemerintah.
Padahal, katanya, jika Jepang bisa bangkit menjadi negara maju hanya dalam jangka waktu 25 tahun setelah perang dunia kedua, sementara China butuh waktu 15 tahun. Indonesia, menurut Menteri Koordinator Perekonomian era Pemerintahan Gus Dur itu, sebenarnya bisa berubah menjadi negara maju yang sejajar dengan Jepang dan China hanya dalam waktu 20 tahun.
"Syaratnya jangan ikut model pembangunan neolib. Model pembangunan neolib pintu masuk neokolim," demikian Rizal Ramli.
[dem]
