Berita

M. Luthfi dan Boediono

Politik

IHP: Mendag Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Pro Asing

RABU, 12 FEBRUARI 2014 | 20:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Salah satu harapan yang disandarkan kalangan petani kepada Menteri Perdagangan baru Muhammad Luthfi adalah agar kebijakan yang pro kepentingan asing dan tidak pro petani nasional segera dihentikan dan tidak dilanjutkan.

Regulasi yang dibuat Kementerian Perdagangan hendaknya berbasiskan pada pertimbangan dan kajian yang komprehensif. Tidak berdasarkan pragmatisme dan tiba masa tiba akal.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Bidang Perdagangan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ismed Hasan Putro, dalam keterangan yang diterima redaksi.


"Cukup sudah regulasi yang membuat petani terkubur di ladangnya karena tersisih oleh produk pangan impor. M. Lutifi sebagai Mendag diharapkan dapat menjadi inspirator untuk menjadikan petani berdaulat di negeri sendiri," ujar Ismed.

"Jangan lagi melanjutkan tradisi saling lempar tanggung jawab antar kementerian dan lembaga negara lainnya. Bukan saja itu tidak elok di mata rakyat, namun tidak akan menyelesaikan masalah terkait stabilisasi harga pangan," sambung Ismed yang juga Dirut PT RNI, salah satu BUMN.

Dalam kisaran waktu yang pendek sejatinya M. Lutfi dapat melakukan pemberdayaan terhadap produk petani Indonesia. Bukan sebaliknya membuka selebar-lebarnya pintu bagi produk pangan impor tanpa kendali dan menjadikan negeri ini sebagai pasar bebas tanpa peduli pada nasib Petani anak negeri.

"Saatnya M. Lutfi menjadi Mendag yang memiliki ideologi dan keberpihakan pada kepentingan bangsa. Jangan terjerat keperluan pragmatis pemburu rente yang ujungnya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif untuk kepentingan jangka panjang bangsa ini. Kita harus bersama membangun Indonesia untuk berdikari dan berdaulat pangan," demikian Ismed. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya