Berita

Lantik Karsa, Gamawan Fauzi Bisa Masuk Bui 

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 23:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bisa masuk bui dengan dakwaan berkomplot dalam sindikat pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi bila ngotot melantik pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang dijadwalkan digelar besok (Rabu, 12/2).

Hal ini disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi kepada wartawan Selasa (11/2) petang, setelah melengkapi dokumen penunjang pengaduan hakim Mahkamah Konstitusi ke Diretorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri.

Diterima oleh AKP M Hidayat, SE dengan nomer LP/142/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014, delapan hakim MK yang diadukan adalah Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrawati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan Patrialis Akbar. Mereka diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 jo Pasal 254 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.


"Makanya, Gamawan Fauzi bisa ikut masuk bui bila melantik gubernur dan wagub Jatim, karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 117/PHPU.D-XI/2013 yang menetapkan kemenangan pasangan Karsa ternyata palsu. Sebab pleno hakim MK yang memutus perkara sengketa pilgub Jatim itu liar. Menyimpang jauh dari ketentuan pasal 28 ayat (1) UU MK,” jelas Adhie.

"Sebagai warga negara yang concern terhadap demokrasi dan penegakkan hukum, saya sudah laporkan hal ini ke Bareskrim Mabes Polri. Lewat pernyataan pers ini, saya anggap Gamawan sudah tahu. Jadi kalau tetap ngotot melantik kepala daerah dengan landasan hukum yang palsu, berarti Gamawan sudah berkomplot dengan sindikat pemalsuan akta otentik," jelas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini.

Jubir presiden era Gus Dur ini siap berdebat dengan siapa saja mengenai keyakinannya bahwa dalam memutus perkara sengketa pilgub Jatim, hakim MK bukan hanya telah bersikap aneh dengan komposisi 8 hakim, tapi juga melanggar hukum.

“Patut dipertanyakan, kenapa mereka memaksakan kemenangan pasangan Karsa? Mudah-mudahan penyidik Bareskrim bisa membongkar skandal di balik semua ini,” pungkas Adhie Massardi. [dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Potongan Ojol 8 Persen Belum Jalan, Menaker: Nanti Ya...

Senin, 22 Juni 2026 | 20:22

OTT Bea Cukai Belum Ungkap Pengendali Sistem Impor

Senin, 22 Juni 2026 | 19:50

Pertamina Bantu Pedagang Kuliner Jakarta Fair dengan Bright Gas

Senin, 22 Juni 2026 | 19:48

Keterlambatan RKAB Biang Krisis Batu Bara

Senin, 22 Juni 2026 | 19:42

Kejari Jaksel Ungkap Alasan Tidak Menahan Roy Suryo dan Dokter Tifa

Senin, 22 Juni 2026 | 19:32

PM Inggris Keir Starmer Resmi Mundur, Andy Burnham Siap Gantikan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:20

Kritik Sejumlah Parpol untuk PDIP Bentuk Loyalitas ke Prabowo

Senin, 22 Juni 2026 | 19:16

Geruduk Kantor Gubernur, Ribuan Relawan Minta MBG Dilanjutkan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:15

Penahanan Ditangguhkan, Dokter Tifa: Alhamdulillah Bisa Pulang

Senin, 22 Juni 2026 | 19:09

Sinopsis House of the Dragon Season 3, Perang Targaryen Kian Brutal,

Senin, 22 Juni 2026 | 19:05

Selengkapnya