Berita

Brgijen bUDI Hartono untung:NET

Politik

Kompolnas Apresiasi Pelaporan Kasus Kapolda Babel

SENIN, 10 FEBRUARI 2014 | 16:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi langkah Masyarakat Perantau Asal Bangka Belitung Anti Korupsi Pejabat Babel (MABBAK) yang melaporkan Kapolda Babel Brigjen Budi Hartono Untung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu merupakan koreksi. Bila memang bersalah ya harus dilaporkan," ujar anggota Kompolnas Edi Hasibuan melalui sambungan telepon (Senin, 10/2).

Dia menilai langkah MABBAK melaporkan dugaan korupsi Kapolda Budi sebagai langkah positif. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk melaporkan siapapun jika memang bersalah.


Laporan disampaikan MABBAK ke KPK tadi pagi. Dalam laporanya, MABBAK mencurigai kekayaan milik Kapolda Budi Hartono Untung sengaja tidak dilaporkan dalam LHKPN untuk menghilangkan jejak tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

“Ini baru dugaan saja, bukan kasus. Salah satu harta yang tidak dilaporkan yaitu adanya tanah seluas 2.200 meter persegi dan kapal tongkang yang mengangkut timah,” ujar Denny di Gedung KPK Jakarta. Saat melapor, Wismar Denny terlihat membawa barang bukti sejumlah foto rumah dan kendaraan yang diduga milik Kapolda Babel itu. Wismar mendesak agar KPK segera melakukan penyelidikan atas perubahan harta kekayaan yang tidak asal usulnya.

"Memang tugas masyarakat untuk melaporkan siapapun yang bersalah ke aparat penegak hukum," demikian Edi Hasibuan.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya