Berita

jenderal moeldoko/net

Pertahanan

Panglima TNI Tidak Terima Usman dan Harun Disebut Teroris

SENIN, 10 FEBRUARI 2014 | 12:28 WIB | LAPORAN:

Penamaan KRI Usman-Harun telah melalui diskusi yang panjang sebelum diputuskan menjadi salah satu identitas kapal perang Republik Indonesia.

"Nama ini tahun 2012, bulan 12, tanggal 12 sudah diputuskan. Sebelumnya melalui diskusi yang panjang," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada para wartawan di gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Menanggapi keberatan Singapura terhadap kebijakan penamaan itu, Moeldoko hanya menyatakan bahwa itu hak Singapura. Namun hal itu tidak akan mengubah sikap Indonesia untuk mempertahankan nama dua pahlawan Indonesia yang dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 itu.


"Tidak akan berubah, tetap Usman-Harun," tegasnya menanggapi polemik penamaan KRI Usman Harun.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menerima jika Usman dan Harun dinyatakan sebagai teroris oleh Singapura. Penegasan Panglima itu menanggapi pernyataan pemerhati keamanan Singapura, David Boey, yang menulis dalam surat kabar Strait Times bahwa Usman dan Harun pernah melakukan perbuatan terorisme di Singapura.

"Satu hal, saya tidak menerima kalau Usman Harun dinyatakan sebagai teroris. Mereka adalah aktor negara, marinir," pungkasnya.

Harun Said dan Usman Haji Mohammed Ali adalah dua tentara Indonesia yang berhasil menyusup masuk ke Singapura untuk menyerang simbol musuh. Saat itu, Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia.

Usman dan Harun, pada 10 Maret 1965 dinihari, meletakkan bom seberat 12,5 kilogram di lantai 10 Hotel Mac Donald, yang berada dekat Stasiun Dhoby Ghaut. Hotel yang banyak dihuni warga Inggris ini meledak, dan menewaskan tiga orang. Sementara 30 orang lainnta mengalami luka-luka. [ald]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya