Berita

jenderal moeldoko/net

Pertahanan

Panglima TNI Tidak Terima Usman dan Harun Disebut Teroris

SENIN, 10 FEBRUARI 2014 | 12:28 WIB | LAPORAN:

Penamaan KRI Usman-Harun telah melalui diskusi yang panjang sebelum diputuskan menjadi salah satu identitas kapal perang Republik Indonesia.

"Nama ini tahun 2012, bulan 12, tanggal 12 sudah diputuskan. Sebelumnya melalui diskusi yang panjang," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada para wartawan di gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Menanggapi keberatan Singapura terhadap kebijakan penamaan itu, Moeldoko hanya menyatakan bahwa itu hak Singapura. Namun hal itu tidak akan mengubah sikap Indonesia untuk mempertahankan nama dua pahlawan Indonesia yang dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 itu.


"Tidak akan berubah, tetap Usman-Harun," tegasnya menanggapi polemik penamaan KRI Usman Harun.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menerima jika Usman dan Harun dinyatakan sebagai teroris oleh Singapura. Penegasan Panglima itu menanggapi pernyataan pemerhati keamanan Singapura, David Boey, yang menulis dalam surat kabar Strait Times bahwa Usman dan Harun pernah melakukan perbuatan terorisme di Singapura.

"Satu hal, saya tidak menerima kalau Usman Harun dinyatakan sebagai teroris. Mereka adalah aktor negara, marinir," pungkasnya.

Harun Said dan Usman Haji Mohammed Ali adalah dua tentara Indonesia yang berhasil menyusup masuk ke Singapura untuk menyerang simbol musuh. Saat itu, Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia.

Usman dan Harun, pada 10 Maret 1965 dinihari, meletakkan bom seberat 12,5 kilogram di lantai 10 Hotel Mac Donald, yang berada dekat Stasiun Dhoby Ghaut. Hotel yang banyak dihuni warga Inggris ini meledak, dan menewaskan tiga orang. Sementara 30 orang lainnta mengalami luka-luka. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya