Berita

rizal ramli/net

Politik

Pemerataan Pembangunan Lebih Penting Ketimbang Pemindahan Ibukota Negara

MINGGU, 09 FEBRUARI 2014 | 22:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke daerah lain telah menjadi wacana lama. Namun bagi Capres Konvensi Rakyat, DR. Rizal Ramli, pemindahan Ibukota Negara bukanlah perkara utama yang harus dilakukan oleh presiden terpilih Pilpres 2014.

"Menurut saya itu nomer dua. Yang pertama adalah melakukan pemerataan pembangunan ke seluruh penjuru Indonesia," kata Rizal Ramli menjawab pertanyaan panelis dalam debat ketiga Capres Konvensi Rakyat di Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur (Minggu, 9/2).

Menurutnya, pemerataan pembangunan harus dilakukan melalui alokasi keuangan yang adil untuk daerah. Misalnya, pemerintah harus membagi-bagikan tanah kosong di luar Pulau Jawa kepada masyarakat, bukan hanya untuk para konglomerat.


"Saat Malaysia bagian timur kosong, Mahatir memberikan tanah itu kepada siapa yang mau pindah ke sana. Itu yang akan saya tiru," ujarnya.

Dibatasi jatah waktu pemaparan, Rizal Ramli menyebut langkah lainnya dengan pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

"Soal Blok Mahakam yang akan habis kontrak karyanya misalnya, sejak April 2013 kami sudah menulis surat kepada pemerintah supaya diberikan kepada BUMN apakah pertamina atau BUMN gabungan dengan pemerintah daerah," demikian Rizal Ramli. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya