Berita

dr. rizal ramli/rmol

Politik

RR1: Reformasi Birokrasi untuk Mempercepat Kemakmuran Rakyat

MINGGU, 09 FEBRUARI 2014 | 10:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Birokrasi yang korup, mempersulit dan tidak profesional membuat target-target pembangunan ekonomi dan sosial akan sulit tercapai.

"Reformasi Birokrasi sangat sulit dilakukan tetapi harus dikerjakan. Karena jika tidak, birokrasi akan sangat korup dan kualitas pelayanan masyarakat sangat rendah," ujar kandidat Calon Presiden Konvensi Rakyat, Rizal Ramli dalam debat ketiga Capres Konvensi Rakyat di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Kalimantan Timur (Minggu, 9/2).

Menurut ekonom senior yang kini dipercaya menjadi penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, tanpa reformasi, birokrasi hanya akan mempersulit rakyat dan pengusaha padahal seharusnya mempermudah urusan rakyat dan pengusaha. Reformasi birokrasi antara lain harus dilakukan dengan penguatan misi bahwa tugas birokrasi adalah melayani negara dan masyarakat.


"Di samping itu perlu ada standar etika lebih tinggi dan ekplisit sehingga bisa jadi panduan perilaku birokrat," papar Menteri Koordinator  Perekonomian era Pemerintahan Gus Dur ini.

Reformasi birokrasi, tambah Rizal Ramli, bisa dilakukan dengan perbaikan sistem rekrutmen, harus kompetitif dan bersih KKN, serta membuat sistem evaluasi berdasarkan kinerja. Reformasi birokrasi juga harus dilakukan melalui sistem pensiunan dini. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi perubahan struktur dan komposisi pendidikan birokrasi.

"Perlu juga dilakukan top profesional untuk memperkuat top eselon birokrasi," RR1, demikian Rizal Ramli disapa.

Reformasi birokrasi tidak sukar dilakukan. Saat berada di pemerintahan dan menduduki posisi penting, RR 1 sudah membuktikannya. Saat menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dia merotasi pejabat Bulog dari daerah 'basah' ke daerah 'kering', dan mereformasi sistem keuangan dengan memangkas rekening-rekening liar yang awalnya berjumlah 119 rekening menjadi hanya 9 rekening. Dengan langkah ini, dana yang dikorupsi bisa ditekan sehingga terjadi penghematan di Bulog sebesar Rp 1,5 trilliun.

Saat menjabat Kabulog, RR1 juga menumbuhkan tradisi leadership by example. Pejabat Bulog pusat kunjungan ke daerah hanya ditemani seorang asisten. Dengan aturan ini membuat biaya perjalanan Bulog berkurang 60%. Lainnya, RR1 juga memberlakukan tindakan tegas berupa sanksi administratif dan hukum terhadap pejabat-pejabat yang korup.

"Apakah kita bisa mengubah dan me-reformasi birokrasi ? Ya kita bisa dan kita harus mengubah birokrasi agar rakyat lebih sejahtera dan bangsa kita lebih makmur. Dengan birokrasi yang lebih profesional dan bersih KKN, cita-cita kemerdekaan akan lebih mudah dicapai," demikian RR1. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya