. Isu keuangan inklusif dapat diwujudkan melalui perumusan target dalam agenda pembangunan global. Apabila target dapat dirumuskan dalam agenda pembangunan masa depan, maka layanan jasa keuangan bagi 2,5 miliar penduduk dunia yang sampai saat ini belum tersentuh oleh layanan keuangan dapat terwujud.
Perluasan akses layanan keuangan sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat petani, usaha kecil dan menengah dan sektor informal guna membantu mereka meningkatkan taraf hidup dan produktivitas ekonomi.
Demikian disampaikan Ratu Maxima dari Belanda, yang juga penasehat khusus Sekjen PBB untuk isu keuangan inklusif, dalam sambutan saat inagurasi pembentukan Group of Friends on Financial Inclusion (GOF) yang diselenggarakan di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa Bangsa di New York. Inagurasi ini dihadiri oleh 36 Duta Besar negara anggota PBB dan Deputi Sekjen PBB.
Pandangan Ratu Maxima ini disambut baik oleh para Duta Besar yang mendukung perluasan lingkup layanan keuangan untuk juga menunjang penguatan pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.
Indonesia sendiri memandang penting isu keuangan inklusif mengingat kurang lebih 80 persen penduduk Indonesia belum tersentuh oleh layanan jasa keuangan formal. Untuk itu, upaya pengarusutamaan isu keuangan inklusif di tingkat global menjadi penting guna mendorong isu keuangan inklusif dapat dijadikan sebagai agenda pembangunan nasional.
Iinagurasi pembentukan Group of Friends on Financial Inclusion (GOF) ini terwujud setelah Indonesia memparkarasai wacana untuk memajukan isu financial inclusion dalam perumusan agenda pembangunan global pasca 2015.
Mengingat perluasan akses layanan keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah belaka, Wakil Tetap RI untuk PBB, Desra Percaya, menggarisbawahi agar implementasi keuangan inklusif, baik global maupun nasional dapat disertai dengan kemitraan semua aktor pembangunan untuk memperluas akses masyarakat terhadap uang dan modal.
Desra juga menambahkan bahwa pada ranah internasional peran negara donor, Bank Dunia, institusi keuangan internasional dan sektor swasta tetap penting dalam membantu implementasi layanan jasa keuangan khususnya akses rakyat di negara berkembang.
"Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka visi bersama pembangunan dunia untuk pengentasan kemiskinan bukan lagi menjadi utopia, tapi menjadi sesuatu kenyataan," kata Desra sebagaimana dalam keteranga yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Jumat, 7/2).
[ysa]
