Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus impor beras ilegal. Hasil investigasi itu akan segera diumumkan kepada publik, agar pemerintah tidak lagi bermain-main dengan nasib puluhan juta petani.
"Impor beras premium dari Vietnam ini benar-benar tidak punya nurani. Para pelakunya tega mengeruk keuntungan yang sangat besar di atas penderitaan petani," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia DR Rizal Ramli, di Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut ekonom senior yang gigih mengusung ekonomi Pancasila ini, modus kasus impor beras ilegal dimulai dengan penggabungan nomor hamonized system (HS) beras dari dua menjadi satu HS. Dari sini dalam dokumen impornya dilaporkan beras kelas umum. Namun kenyataannya beras yang diimpor adalah kualitas premium.
Harga beras di pasar internasional (4/2), beras Vietnam dengan kualitas 5% broken (premium) mencapai US$410/ton. Sedangkan beras kualitas 25% broken, harganya US$375/ton. Beras ilegal yang diimpor itu konon hampir 20.000 ton. Biasanya, harga beras di Indonesia minimal 35% lebih mahal dibandingkan harga internasional. Dengan kurs dolar Rp12.000/dolar, maka ada selisih harga US$2,87juta atau sekitar Rp34,4 miliar. Uang inilah yang kemudian dibagi-bagi para pelaku yang terdiri pengusaha dan pejabat. Jumlah tersebut belum termasuk komisi yang biasa diterima pejabat terkait.
"Sebetulnya aneh juga kalau Kementerian Perdagangan menerbikan izin impor beras premium, ketika BPS justru menyatakan stok beras aman. Akibatnya beras menumpuk di gudang. Karena manajemennya tidak bagus, biasanya beras terlalu lama disimpan dan nyaris busuk. Nah beras nyaris busuk inilah yang kemudian dibagikan kepada rakyat dalam bentuk beras untuk warga miskin atau Raskin. Kok tega-teganya pejabat bermain-main dengan nasib rakyat," tukas Peserta Konvensi Rakyat Capres 2014 yang biasa disapa RR1 ini dengan geram.
[dem]
