Berita

Pertahanan

IPW: Kapolda Harus Turun ke Graha Cempaka Mas

SENIN, 03 FEBRUARI 2014 | 19:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ratusan warga yang mengaku pendukung Mayjen (Purn) Saurip Kadi asal Mesuji, Lampung, yang masih menduduki apartemen dan rumah kantor (rukan) Graha Cempaka Mas (GCM), Jakarta Pusat, dianggap bisa mengancam keamanan Jakarta.

"Kalau seperti ini kasusnya, ini bisa mengancam keamanan Jakarta karena dari tempatnya ini kan sentra bisnis," kata Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S. Pane, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (3/2).

Dia bahkan menyarankan atas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya turun tangan ambil alih kasus ini. Dia melihat, otoritas Kapolres Jakarta Pusat tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang sudah meresahkan ini.


"Kapolda harus turun tangan, kerahkan saja pasukannya dari Mako Brimob Kwitang yang bermarkas di Senen, Jakarta Pusat. Kasus seperti ini jangan dibiarkan Polres saja. Polres tidak mampu dari segi jumlah dan strategi," pintanya.

Menurut dia, ketegasan Kapolda sangat dibutuhkan. Kapolda harus tegas perintahkan Brimob turun menciptakan keamanan dan kalau perlu mengajak pihak yang bersengeketa ke pengadilan.

"Kalau massa yang meresahkan ini dibiarkan, bisa merembet kemana-mana, masyarakat sekitar juga marah. IPW mengimbau Kapolda Metro dalam hitungan detik harus segera ambil alih," tegasnya.

Tindakan yang harus diambil selanjutnya adalah Brimob turun mengawal massa keluar dari lokasi Graha Cempaka Mas. Bila massa melawan, polisi bisa lakukan tindakan keras.

"Kalau mereka lakukan pelanggaran hukum dan perusakan, proses hukum di sini. Polisi juga bisa minta Satpol PP lakukan operasi yustisi untuk razia warga pendatang yang tidak punya KTP untuk dikembalikan ke daerah masing-masing," tandasnya. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya