Berita

boediono/net

Bukan Hanya Gita Wirjawan yang Tak Puas Kinerja Boediono

JUMAT, 31 JANUARI 2014 | 20:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketika mengumumkan pengunduran diri dari posisi Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, sama sekali tidak menyinggung ketidaknyamanan yang dirasakannya bekerja dengan kalangan di kabinet yang memiliki perbedaan visi dengan dirinya.

Gita hanya mengetengahkan alasan ingin fokus menghadapi Konvensi Demokrat yang sedang berlangsung. Sejauh ini, dari sebelas kandidat yang bertarung di arena Konvensi, popularitas dan elektabilitas Gita Wirjawan memang termasuk yang berada di papan bawah. Padahal segala daya dan upaya telah dia lakukan untuk menggenjot popularitas dan elektabilitas termasuk menggunakan konsultan dari luar negeri.

Sementara kalangan menilai pengunduran diri itu juga didorong oleh perbedaan pandangan dan tantangan yang dihadapi Gita Wirjawan di dalam kabinet.


Dikabarkan, ia pernah berdebat panjang dengan Wakil Presiden Boediono dalam hal menstabilkan harga kedelai tahun lalu. Di bulan Mei 2013, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden 32/20013 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Bulog untuk Mengamankan Harga dan Penyaluran Kedelai.

Pada Pasal 1 disebutkan dengan tegas, mengulangi namanya, "Pemerintah menugaskan kepada Perusahaan Umum Bulog untuk melaksanakan pengamanan harga dan penyaluran kedelai."

Namun, sebagai Menteri Perdagangan Gita Wirajawan baru mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan untuk menindaklanjuti Perpres itu di bulan Agustus.
Di dalam Kepmendag bernomor 45/M-DAG/KEP/8/2013 tentang Impor Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai pada 28 Agustus disebutkan bahwa impor kedelai dilakukan melalui Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP), serta pencantuman Bulog sebagai importir kedelai yang ikut dalam Program Stabilisasi Harga Kedelai.

Selain waktu penerbitan yang dinilai terlalu lama, yakni tiga bulan dari Perpres 32/20013, isi Kepmendag 45/M-DAG/KEP/8/2013 juga dinilai berseberangan dengan Perpres 32/2013.

Menurut sementara kalangan yang pernah berdialog dengan Gita Wirjawan, Kepmendag 45/M-DAG/KEP/8/2013 diakui sebagai jalan kompromi setelah Wapres Boediono dan Gita Wirjawan terlibat perdebatan panjang sampai-sampai Presiden SBY harus turun tangan untuik menghentikan perdebatan itu.

Cerita inilah yang membuat ada juga yang percaya bahwa perbedaan pandangan dan pertentangan di dalam kabinet ikut menjadi salah satu hal yang mendorong Gita Wirjawan mengundurkan diri.

Apakah hanya Gita Wirjawan yang pernah berselisih paham dengan Wapres Boediono?

Dari penelusuran dan pembicaraan yang dilakukan redaksi dengan sejumlah tokoh yang mengetahui jalannya rapat dan persidangan kabinet, Gita Wirjawan tidak sendirian.

Ada juga yang menilai Boediono lebih sering pasif dan tidak memperlihatkan inisiatif seperti yang diharapkan. Saking pasifnya, kehadiran Boediono dalam rapat kabinet digambarkan seperti "ada tidak menggenapkan, tiada tidak mengganjilkan". [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya