Berita

MOELDOKO/NET

Pertahanan

Panglima TNI Teken MoU Pemanfaatan Aset PT KBN

KAMIS, 30 JANUARI 2014 | 18:35 WIB | LAPORAN:

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) antara TNI dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang diwakili Direktur Utama H.M Sattar Taba.

Penandatangan MoU tentang pemanfaatan aset PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) itu berlangsung di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (30/1)

"Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara TNI dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dalam rangka memanfaatkan aset PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) agar memiliki daya guna bagi pembangunan nasional dan bernilai strategis," papar Moeldoko.


Di kesempatan yang sama, Sattar Taba menjelaskan, dengan penandatangan MoU ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor luar negeri dalam rangka pengembangan perusahaan.

"KBN sedang berinvestasi sebesar 12 triliun rupiah. Di KBN ada investor dari luar negeri seperti Korea, Tiongkok, Jepang dan lain-lain dengan jumlah sekitar 300 investor yang membutuhkan fasilitas memadai serta situasi yang kondusif," ujar Sattar.

Lebih lanjut, Sattar juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan usahanya, PT KBN memiliki dua bisnis utama yang terdiri dari jasa properti dan pelayanan logistik.

"Sesuai misi kita yakni mendorong peningkatan ekspor, mendorong penyediaan lapangan kerja, meningkatkan aplikasi teknologi industri modern, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia," beber Sattar.

Untuk diketahui PT KBN (Persero) sebagai pengelola Kawasan Industri Terpadu yang bergerak di bidang pengelolaan Properti, Logistik, Pelabuhan dan Fasilitas penunjang lainnya.

Di samping itu, PT KBN (Persero) berfungsi sebagai kawasan proses ekspor (eksport processing zone-EPZ) dan non-berikat, serta jasa pelayanan logistik yang meliputi usaha angkutan, mekanik dan dokumen (forwarding), dan pergudangan (warehousing). Saham kepemilikan PT KBN dengan perbandingan pemerintah pusat sebanyak 73,15 persen dan Pemerintah DKI Jakarta sebesar 26,85 persen.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya