Berita

MOELDOKO/NET

Pertahanan

Panglima TNI Teken MoU Pemanfaatan Aset PT KBN

KAMIS, 30 JANUARI 2014 | 18:35 WIB | LAPORAN:

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) antara TNI dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang diwakili Direktur Utama H.M Sattar Taba.

Penandatangan MoU tentang pemanfaatan aset PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) itu berlangsung di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (30/1)

"Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara TNI dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dalam rangka memanfaatkan aset PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) agar memiliki daya guna bagi pembangunan nasional dan bernilai strategis," papar Moeldoko.

Di kesempatan yang sama, Sattar Taba menjelaskan, dengan penandatangan MoU ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor luar negeri dalam rangka pengembangan perusahaan.

"KBN sedang berinvestasi sebesar 12 triliun rupiah. Di KBN ada investor dari luar negeri seperti Korea, Tiongkok, Jepang dan lain-lain dengan jumlah sekitar 300 investor yang membutuhkan fasilitas memadai serta situasi yang kondusif," ujar Sattar.

Lebih lanjut, Sattar juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan usahanya, PT KBN memiliki dua bisnis utama yang terdiri dari jasa properti dan pelayanan logistik.

"Sesuai misi kita yakni mendorong peningkatan ekspor, mendorong penyediaan lapangan kerja, meningkatkan aplikasi teknologi industri modern, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia," beber Sattar.

Untuk diketahui PT KBN (Persero) sebagai pengelola Kawasan Industri Terpadu yang bergerak di bidang pengelolaan Properti, Logistik, Pelabuhan dan Fasilitas penunjang lainnya.

Di samping itu, PT KBN (Persero) berfungsi sebagai kawasan proses ekspor (eksport processing zone-EPZ) dan non-berikat, serta jasa pelayanan logistik yang meliputi usaha angkutan, mekanik dan dokumen (forwarding), dan pergudangan (warehousing). Saham kepemilikan PT KBN dengan perbandingan pemerintah pusat sebanyak 73,15 persen dan Pemerintah DKI Jakarta sebesar 26,85 persen.[wid]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

UPDATE

Prabowo Jangan Pilih Jaksa Agung Hedon Seperti ST Burhanuddin

Minggu, 13 Oktober 2024 | 16:00

40 Negara Asal Pasukan Perdamaian PBB Kutuk Serangan Israel di Pangkalan UNIFIL

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:56

Marak Spanduk 'Terima Kasih Jokowi, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran', Pengamat: Emas Tetap Emas

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:48

Tiga Hari Hilang di Hutan, Warga Labuhanbatu Utara Ditemukan Selamat

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:41

Kemenag: Tidak Larang Pernikahan di Hari Libur

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:24

Batalkan Ekspor Pasir Laut, Prabowo akan Dikenang Presiden Peduli Lingkungan

Minggu, 13 Oktober 2024 | 15:04

Peparnas XVII Dongkrak Kunjungan Wisatawan di Solo

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:54

Jelang KTT SCO, Pakistan Karantina Islamabad

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:40

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Aceh

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:34

Mampu Majukan Morowali, Anwar Hafid Diharapkan Tularkan Kesuksesan Bangun Sulteng

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:06

Selengkapnya