Panglima TNI Teken MoU Pemanfaatan Aset PT KBN

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) antara TNI dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang diwakili Direktur Utama H.M Sattar Taba.

Penandatangan MoU tentang pemanfaatan aset PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) itu berlangsung di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (30/1)

"Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara TNI dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dalam rangka memanfaatkan aset PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) agar memiliki daya guna bagi pembangunan nasional dan bernilai strategis," papar Moeldoko.

Di kesempatan yang sama, Sattar Taba menjelaskan, dengan penandatangan MoU ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor luar negeri dalam rangka pengembangan perusahaan.

"KBN sedang berinvestasi sebesar 12 triliun rupiah. Di KBN ada investor dari luar negeri seperti Korea, Tiongkok, Jepang dan lain-lain dengan jumlah sekitar 300 investor yang membutuhkan fasilitas memadai serta situasi yang kondusif," ujar Sattar.

Lebih lanjut, Sattar juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan usahanya, PT KBN memiliki dua bisnis utama yang terdiri dari jasa properti dan pelayanan logistik.

"Sesuai misi kita yakni mendorong peningkatan ekspor, mendorong penyediaan lapangan kerja, meningkatkan aplikasi teknologi industri modern, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia," beber Sattar.

Untuk diketahui PT KBN (Persero) sebagai pengelola Kawasan Industri Terpadu yang bergerak di bidang pengelolaan Properti, Logistik, Pelabuhan dan Fasilitas penunjang lainnya.

Di samping itu, PT KBN (Persero) berfungsi sebagai kawasan proses ekspor (eksport processing zone-EPZ) dan non-berikat, serta jasa pelayanan logistik yang meliputi usaha angkutan, mekanik dan dokumen (forwarding), dan pergudangan (warehousing). Saham kepemilikan PT KBN dengan perbandingan pemerintah pusat sebanyak 73,15 persen dan Pemerintah DKI Jakarta sebesar 26,85 persen.[wid]