Berita

SUTARMAN/NET

Pertahanan

Lagi, Kapolri Dicecar Soal Penggunaan Jilbab yang Tertunda

RABU, 29 JANUARI 2014 | 13:12 WIB | LAPORAN:

Polri hingga saat ini belum jua menetapkan peraturan tentang penggunaan jilbab bagi anggota Polwan. Hal ini pun memicu pertanyaan dari kalangan anggota DPR.

"Saya sulit memahami alasan Kapolri yang sampai saat ini belum juga menetapkan peraturan tentang penggunaan jilbab bagi Polwan," kata anggota Komisi III DPR, Bukhori Yusuf saat rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Sutarman di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Mendengar pertanyaan Bukhori itu, Sutarman pun menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya masih terus melakukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut, terutama menyangkut ketertiban dan keteraturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Polri.


"Pengkajian dan pembahasan tersebut masih memerlukan waktu untuk mendapatkan masukan baik dari pakar, masyarakat, internal Polri, dan pihak-pihak lain sehingga dapat diterima oleh semua pihak," terang Sutarman.

Menurut Bukhori, jika Polwan diizinkan mengenakan jilbab maka akan membawa nuansa positif  di lingkungan Polri dan seluruh anggota komisi bidang hukum juga telah menyetujuinya.

"Kami tidak butuh jawaban, tapi kami butuh bukti," tegas Bukhori dari dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya