DPR Tolak Usulan Kenaikan Harga Raskin Sampai 30%

DPR menolak usulan Perum Bulog yang ingin menaikkan harga beras untuk rakyat miskin (raskin). Kebijakan tersebut dianggap sering salah sasaran dan membebani rakyat.

Anggota Komisi IV DPR Ian Siagian menegaskan, tidak alasan bagi Bulog menaikkan harga raskin. Perusahaan pelat merah seharusnya hanya fokus dalam penyaluran supaya tepat sasaran.

“Terkait dengan urusan sub­sidi, itu urusan pemerintah dan DPR. Bulog tidak perlu me­mikirkan,” tegasnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Politisi PDIP itu mengatakan, saat ini masih banyak raskin yang tidak tepat sasaran dan banyak dinik­mati orang kaya. Daftar pe­nerima raskin harusnya dikaji lagi.

Terkait melonjaknya beban subsidi untuk raskin, Ian menga­takan, tidak menjadi masalah selama itu dinikmati masyarakat ba­wah. Sebab itu, dia juga me­minta dilakukan audit terhadap penyaluran raskin, disamping kualitasnya juga perlu diperbaiki, apalagi saat ini banyak keluhan kualitasnya buruk.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mewacanakan kenaikan harga raskin sebesar 30 persen. Pasalnya, selama ini Bu­log selalu menjual beras ke­pada rakyat miskin dengan harga di bawah harga pasar. Kondisi ini membuat pemerintah harus meng­alokasikan anggaran subsi­di yang besar untuk program raskin.

“Untuk menghindari itu (sub­sidi besar), maka naikkan harga. Ini siap-siap saja, siapa tahu ganti pemerintah ganti kebijakan,” kata Sutarto.

Dia mengatakan, tahun ini har­ga raskin masih dipatok  Rp 1.600 per kg. Rencananya tahun depan dinaikkan menjadi Rp 2.800, kemudian menjadi Rp 3.000 per kg pada 2016, dan Rp 3.200 pada 2017-2018.

Sutarto mengakui, kenaikan harga akan memberatkan masya­rakat miskin. Karena itu, dia mengusulkan pemerintah daerah ikut membantu.

Dia mengungkapkan, pada 2013, realisasi penyaluran raskin cukup besar. Dalam setahun, pemerintah menyalurkan 15 kali raskin. Kebijakan itu diambil sebagai kompensasi kebijakan kenaikan BBM dan menjelang hari raya keagamaan.

Dari data Bulog, saat ini 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) membeli raskin dengan harga Rp 1.600 per kg. Jatah satu RTS 15 kg setiap bulannya. Bulog berharap jumlah RTS pada 2018 turun menjadi 4,99 juta dengan jatah dinaikkan menjadi 40-45 kg per bulan.

“Bulog mengusulkan penam­ba­han alokasi per RTS secara bertahap sehingga dapat meme­nuhi 75 persen hingga 80 persen dari kebutuhan beras RTS,” kata Sutarto.

Dia menambahkan, penerima raskin tidak hanya kelompok masyarakat miskin. Lebih dari se­paruh penduduk Indonesia mene­rima beras itu, sekitar 12,5 persen bahkan kelompok orang kaya.

Kepala Kelompok Kerja Pe­ngen­dali Kluster 1 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Pe­nang­gulangan Kemiskinan Sri Ku­sumastuti Rahayu mem­per­tanyakan kecilnya volume raskin yang diterima RTS. Dari yang dialokasikan 15 kg per RTS, kenyataan di lapangan hanya me­nerima 5 kg.

Kalau realisasinya hanya me­nerima 5 kg akibat raskin juga diterima warga yang bukan ma­suk kategori miskin, makin kecil pula bantuan yang diterima ke­lom­pok masyarakat miskin.  ***