Sulit Menyimpulkan RR1 Sudah Memfitnah SBY

Somasi yang dilayangkan Tim Advokat dan Konsultan Hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga terhadap ekonom senior DR. Rizal Ramli dinilai berlebihan. Pernyataan Rizal Ramli mengenai gratifikasi jabatan Wakil Presiden (Wapres) dengan bailout Bank Century sebenarnya tidak perlu ditarik-tarik ke ranah hukum.

"Apa yang disampaikan Rizal Ramli merupakan bahan pemikiran yang sangat layak untuk dibedah. Bukan untuk dipertentangkan apalagi dijadikan landasan menarik-narik Rizal Ramli ke ranah hukum," ujar Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Jumat, 24/1).

Pernyataan yang disampaikan RR1, demikian Rizal Ramli yang menjadi peserta Konvensi Capres Rakyat nomor 1 disapa, diyakini berdasarkan fakta, dan faktanya sudah menjadi rahasia umum. Faktanya, kata Junisab menguatkan pernyataan Rizal Ramli, bahwa jelang Pemilu 2009 nama Boediono tidak masuk dalam nomisasi sembilan calon wakil presiden pendamping SBY.

Junisab menilai pemikiran yang disampaikan RR1 tidak lepas dari kemerdekaan dia sebagai warga negara untuk mengemukakan pendapat sebagaimana dijamin oleh Konstitusi.

Pernyataan RR1, kata Junisab, tidak bisa disebut tudingan karena sebelum menyampaikan pernyataan tersebut dia sudah melakukan investigasi, bukan pernyataan omong kosong. RR1 pernah menyatakan: "Saya tahu karena sekretaris pemilihan calon wakil Presiden SBY 2009 menceritakan ada sembilan nama sebagai calon wakil residen. Tapi last minute hilang semua nama itu dan tiba-tiba muncul nama Boediono setelah dilakukan penurunan CAR, agar Bank Century bisa di-bailout."

"Pernyataan Rizal Ramli itu adalah hasil eksplorasi informasi. Oleh karenanya sulit untuk menyatakan bahwa dia melakukan fitnah," kata mantan anggota DPR RI ini.

Sebaliknya Junisab menyarankan untuk menguatkan analisa apakah hasil ekplorasi informasi RR1 salah atau malah benar, sebaiknya Boediono dan Presiden SBY dalam kaitannya sebagai penyelenggara negara melakukan upaya untuk mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara khusus melakukan audit investigatif kinerja terhadap diri mereka.

"Bukan malah melebar-lebarkannya ke ranah hukum. Pernyataan Rizal Ramli itu terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh publik kepada penyelenggara negara," pungkas Junisab.[dem]