Berita

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)

Bisnis

Akuisisi PGN Oleh Pertamina Tidak Otomatis Terbangun Infrastruktur

Lebih Baik Mengambilalih Blok Mahakam
RABU, 22 JANUARI 2014 | 09:26 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rencana PT Pertamina mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) disarankan ditinjau ulang. Persoalan minyak dan gas (migas) di Indonesia dikarenakan tata kelola yang tidak baik.

“Tata kelola migas itu bagaimana supply bisa sampai kepada demand dan butuh infrastruktur. Akusisi itu tidak otomatis infrastruktur terbangun,” ujar Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa di Jakarta, kemarin.

Menurut Iwa, carut-marut tata kelola migas nasional disebabkan regulasi open access dan unbundling. Regulasi tersebut sangat menguntungkan para broker gas karena tidak perlu membangun infrastruktur.


Ketimbang ingin mencaplok PGN, menurut dia, lebih baik Pertamina memperbaiki target lifting minyak yang selama ini meleset.

Karena itu, dia menyarankan kepada pemerintah agar Pertamina tetap fokus pada core business-nya meningkatkan lifting dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Jadi, Pertamina di bidang minyak, PGN dan Pertagas mengurus gas.

Sementara PLN bertanggung jawab soal listrik, sehingga menjadi fokus dan efisien.
Jika Pertamina ngotot dan memaksa mengakusisi PGN, Iwa memastikan perusahaan pelat merah itu bakal memiliki organisasi yang semakin besar. Akibatnya, Pertamina semakin tidak fokus dan tidak efisien.

Anggota Komisi VI DPR Chairuman Harahap mengatakan, Pertamina harusnya fokus mengeksplorasi sumur-sumur baru. Di antaranya mengakuisisi Blok Mahakam yang kontraknya akan habis tahun 2017.

“Akuisisi PGN tidak dibutuhkan pemerintah. Pertamina harus dapat mengakuisisi Blok Mahakam dari kepemilikan asing dan meningkatkan lifting minyak,” jelasnya.

Chairuman menilai, akibat lifting minyak yang terus menurun, impor migas semakin besar yang mengakibatkan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, jika Pertamina mengakuisisi PGN, bisa terjadi kemunduran dalam tata kelola migas. Pasalnya, pola bisnis Pertamina dianggap tidak ubahnya seperti dahulu.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, opsi akuisisi tengah dikaji oleh Bahana Sekuritas dan Danareksa Sekuritas. Ada beberapa opsi untuk akuisisi ini.
Pertama, PGN mengakuisisi Pertagas (anak usaha Pertamina). Kemudian, Pertamina mengakuisisi PGN. Opsi kedua, Pertamina langsung mengakuisisi PGN.  ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya