Soal Kebebasan Beragama, Rapor SBY Merah

Di sisa masa pemerintahan yang tinggal 9 bulan lagi, kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menyisahkan persoalan kebebasan beragama dan bekeyakinan. Setara Institute mencatat ada 222 kasus pelanggaran terkait kebebasan beragama yang terjadi selama SBY memimpin.

"Belum ada perbaikan yang signifikan dalam upaya negara untuk meredam preistiwa-peristiwa konflik beragama. Ini yang kita sebut stagnasi berkepanjangan," ujar Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos kepada wartawan di Jakarta (Kamis, 16/1).

Menurut Bonar, Presiden SBY telah gagal menjadikan momen terakhir dalam jabatan pemerintahannya untuk menuntaskan berbagai konflik berdimensi agama. Selama SBY memimpin penegakan hukum atas berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragaman dan mempromosikan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan beragama gagal dilakukan.

"SBY tergelincir pada tingkat retorika, sementara pada tingkat implementasi bisa dilihat, rekonsiliasi di Samapang berhenti ditempat, nasib dari Syiah di Sidoarjo hingga sekarang tidak ada kejelasannya," beber Bonar.

Selain itu, lanjut Bonar, abainya negara dalam menjamin kebebasan beragama secara tidak langsung dipakai oleh kelompok-kelompok intoleran untuk menjustifikasi tindakan tersebut sebagai cara yang benar.

"Harusnya sebagai kepala negara, SBY mengambil langkah yang tegas untuk berkontribusi bagi promosi toleransi dan perlindungan kebebasan beragama," tutup Bonar.[dem]