Para perwira TNI merupakan pemimpin yang dalam setiap pernyataan, sikap dan tindakan mengandung konsekuensi moril, politis dan hukum. Terlebih dalam kaitan demokrasi serta netralitas TNI dalam perpolitikan nasional.
"Pegang teguh komitmen netralitas TNI dalam Pemilu tahun 2014 dan suksesi kepemimpinan nasional," tegas Panglima TNI, Jenderal Moeldoko saat menyampaikan amanat dalam penutupan Rapat Pimpinan TNI 2014 di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/1).
"Jangan mengurangi penilaian masyarakat tersebut dengan kegiatan yang cenderung memihak kepada salah satu partai politik," sambungnya.
Ia pun menekankan pentingnya meningkatkan disiplin prajurit dan pemahaman tentang netralitas TNI dalam menjamin terciptanya keamanan yang kondusif.
"Saya selaku pimpinan TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran netralitas TNI. Tingkatkan kesiapsiagaan satuan dan pedomani kebijakan penyiapan satuan dalam mendukung pengamanan Pemilu tahun 2014, yang hanya bersifat penebalan dan tidak terlibat langsung, dengan minimal kekuatan dukungan satu peleton," tegasnya lagi.
Moeldoko juga menginstruksikan untuk melaksanakan koordinasi sejak dini dengan Polri, khususnya terkait rencana pelibatan pengamanan pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2014 berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bersama.
"(Kooordinasi) ini khususnya dalam pemahaman prosedur, penetapan siapa, bilamana dan di mana berbuat dan bertanggung jawab termasuk anggaran serta pemahaman hukum dan HAM," demikian Panglima TNI.
[wid]
