Konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum bertahun-tahun cuma jadi wacana. Produksi converter kit untuk memuluskan rencana itu juga molor dari yang seharusnya tahun ini dijual massal.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri buka-bukaan penyebab molornya program itu. Menurut dia, akar masalahnya disebabkan gontok-gontokan antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dua instansi ini sempat saling lempar tanggung jawab soal siapa yang seharusnya mengawal proses produksi converter kit.
Selepas bertemu dengan Menteri ESDM Jero Wacik di kantornya, Jumat (10/1), Chatib menyatakan, dua kementerian itu akhirnya berdamai. Tapi kesepakatan itu tercapai sekitar Oktober-November 2013, sehingga proyek itu belum bisa dilelang karena sistem anggarannya bukan tahun jamak (multiyears).
Alhasil, produksi
converter kit baru akan dimulai tahun ini. “Dispute perindustrian dan ESDM sudah coba diselesaikan. Tapi kalau bukan multiyears nanti kena masalah, makanya lelang dilakukan tahun ini,†ucapnya.
Sayangnya, Chatib tidak ingat anggaran untuk produksi
converter kit itu. Namun, total dana konservasi energi buat Kementerian ESDM tahun ini mencapai Rp 3 triliun. Dia pun memastikan instansi yang bertanggung jawab memproduksi alat untuk peralihan ke BBG adalah Kementerian ESDM. “Anggarannya kita kasih ke ESDM,†cetus bekas ekonom UI ini.
Menurut dia, konversi BBM ke BBG akan dijalankan untuk semua jenis kendaraan, baik pribadi maupun angkutan umum. Meski terlambat beberapa tahun, tidak ada salahnya meneruskan kebijakan itu.
Sebab, jika konversi sukses, maka skema distribusi BBM bersubsidi tertutup yakni hanya menyasar konsumen tertentu dan bisa dijalankan di masa mendatang. “Pokoknya asal itu jalan saja tahun ini sudah bagus,†kata Chatib.
Menteri ESDM Jero Wacik mengaku awal kepemimpinannya di Kementerian ESDM wacana konversi BBM ke BBG justru santer terdengar. Saat itu, banyak juga yang meragukan kebijakan ini sulit direalisasikan.
Namun, Wacik tetap yakin kebijakan itu dapat direalisasikan meski diakuinya terjadi keterlambatan. Dalam pandangannya, satu dari sekian hal yang bisa dilakukan untuk merealisasikan kebijakan ini yakni merubah kebiasaan. Jika kota-kota besar sudah menggunakan BBG, maka masyarakat akan terbiasa.
“Menggunakan gas pasti lebih murah (biaya) hidupnya. Tujuan kita semua adalah energi untuk kesejahteraan rakyat,†ujarnya.
Menurut dia, kebiasaan itu juga perlu ditunjang dengan keberadaan fasilitas, dalam hal ini stasiun pengisian BBG. Walau bertahap, satu demi satu stasiun khusus ini sudah diresmikan di kota-kota besar, termasuk Jakarta dan kawasan sekitarnya. Terakhir di Kawasan Bekasi.
Untuk tahun ini, pemerintah memang memasang target 38 unit pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Dengan begitu, jika pembangunan tersebut direalisasikan, akan ada 72 unit SPBG yang akan beroperasi tahun ini.
Tak hanya itu, ESDM juga telah siap untuk mengalokasikan
converter kit gratis 2.000 unit di 2014 sebagai bagian dari program konversi BBM ke BBG.
Pengamat ekonomi I Kadek Dian Sutrisna Artha mengatakan, pemerintah harus serius mengurangi konsumsi BBM subsidi lewat program konversi BBM ke BBG. Artinya, program itu harus digalakkan secara konsisten.
“Produksi gas nasional jika dikelola dengan baik, mampu mencukupi kebutuhan energi di dalam negeri,†ujarnya.
Menurut Kadek, dampak pemakaian gas juga lebih ramah lingkungan dan murah dibanding BBM. Namun, program konversi BBM ke BBG menuntut pemerintah memberikan prioritas bagi penggunaan gas untuk kebutuhan di dalam negeri. “Kalau mau ekspor ya produk jadi saja. Jangan energi yang justru sangat dibutuhkan di dalam negeri,†tandasnya. ***
