Mabes Polri belum mau mengakui rencana pembelian alat berat dari luar negeri untuk keperluan operasional.
"Saya belum dengar infonya, betul tidaknya saya belum pastikan. Tapi, dalam rangka pemilu banyak sekali masalah penyiapan perlengkapan," ujar Karo Penmas Polri Brigjen Boy Rafli Amar di kampus Perguruan Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta (Kamis, 9/1).
Menurutnya, dalam menghadapi even besar seperti pemilu, Polri membutuhkan peralatan yang harus diperbaharui.
"Ada peralatan-peralatan yang harus dibeli untuk diperbarui seperti water cannon. Cuma kalau ditanya proses yang berjalan perlu kita cari tahu dulu sampai di mana," kilah Boy.
Namun begitu, dia tidak menampik jika Polri selalu membeli peralatan operasionalnya setiap tahun anggaran dari luar negeri.
"Iya, setiap tahun kita juga beli," tegas Boy.
Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan rencana pembelian peralatan Polri senilai 64 juta dolar AS atau sekitar Rp 640 miliar dari Korea Selatan. Hal ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden SBY yang mengimbau agar Polri maupun TNI mengutamakan pembelian peralatan buatan dalam negeri.
Tahun 2014 ini Polri akan memborong peralatan operasional sebanyak empat paket, yang merupakan bagian dari enam paket kredit ekspor (KE).
Empat paket itu terdiri dari Pengadaan Kendaraan Taktis (Rantis) senilai Rp 340 miliar, pengadaan APC Multi Fungsi senilai Rp 100 miliar, pengadaan peralatan Brimob senilai Rp 100 juta, dan pengadaan Armoured Water Cannon (AWC) Rp 100 miliar.
Ironisnya, proses tender pengadaan peralatan berat itu tergolong janggal, sebab baru dilakukan menjelang Natal dan pergantian tahun di mana secara internasional merupakan hari libur. Pendaftaran lelang sendiri ditutup pada 6 Januari 2014 kemarin. Proses yang tidak transparan ini dikhawatirkan merupakan permainan mafia proyek. Sebab beredar isu bahwa proyek pengadaan itu sudah dikuasai pihak tertentu.
[dem]
