Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Stop Wacana PHK, Jalankan Perintah UU Minerba!

KAMIS, 09 JANUARI 2014 | 15:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) setuju dengan pelaksanaan Undang-undang Minerba No 4/2009 dan peraturan menteri yang melarang perusahaan pertambangan mengekspor bahan mineral mentah dan wajib membangun smelter.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai aturan tersebut dapat menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, termasuk pertambangan, yang merugikan negara dan rakyat.

"KSPI tidak percaya ancaman ada PHK buruh secara besar-besaran karena penerapan peraturan ini," kata Said Iqbal kepada redaksi sesaat tadi (Kamis, 9/1).


Dia mencontohkan pekerja tambang yang merupakan anggota KSPI di PT VALE Indonesia tidak mengalami PHK padahal perusahaan sudah menjalankan kebijakan tidak mengekspor mineral mentah dan memiliki smelter sendiri. Justru, terjadi penyerapan tenaga kerja baru di perusahaan yang dulu bernama INCO itu.

Said Iqbal menuding PT Freeport dan PT Newmont yang menolak kebijakan tersebut memanfaatkan isu PHK buruh secara besar-besaran untuk mempertahankan agar mereka tetap bisa mengekspor mineral mentah dan tidak mau membangun smelter. Tindakan PT Freeport dan PT Newmont ini, menurut dia, merupakan tindakan pelanggaran hukum. Dia menilai penolakan oleh kedua perusahaan itu juga muncul karena takut praktik yang merugikan negara yang mereka lakukan selama ini terbongkar.

"Jadi, stop wacana ancaman PHK buruh, wacana "pepesan kosong" belakang. Bangun smelter dan stop ekspor mineral mentah," tegas Said Iqbal.

Dia mengingatkan alasan PHK selalu dijadikan senjata dan ancaman oleh para pengusaha ketika kepentingan mereka terancam. Dicontohkan dia, ketika buruh berjuang upah layak dan melawan kebijakan upah murah, maka ramai-ramai para pengusaha berteriak akan terjadi PHK besar-besaran dan investor akan hengkang dari Indonesia.

"Sudahlah, ini lagu lama yang terus diputar tapi sesungguhnya ada kepentingan tertentu yang sedang bermain. Kenapa baru sekarang pengusaha teriak-teriak dan menyeret-nyeret buruh dengan ancaman PHK? Sudahlah, jalankan perintah UU Minerba yang menyatakan tidak boleh ekspor minerba mentah dan wajib bangun smelter," demikian Said Iqbal.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya