Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengadaan dan belanja Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Tidak hanya dengan KPK, TNI juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
"Kami minta petunjuk dan konsultasikan agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan," ucap Moeldoko saat konferensi pers sebelum pembukaan Rapim di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/1).
Kata dia, upaya kerjasama ini merupakan tanggung jawab TNI sebagai garda terdepan dalam pengamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kerjasama ini mampu membuat peran TNI lebih fokus dalam menjaga republik dan tetap netral secara politik.
"Jadi tidak ada lagi istilah-istilah titipan Panglima TNI. Kami ingin agar organisasi TNI terbaik," tegas Moeldoko
Kemarin, dalam pertemuan Rapim Kementerian Pertahanan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Ketua KPK Abraham Samad memastikan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik dugaan korupsi di tubuh TNI.
Seperti diketahui, anggaran negara untuk pengadaan Alutsista dalam rencana strategis (Renstra) jangka menengah mencapai Rp 400 triliun. Sedangkan untuk belanja Alutsista tahun ini saja sebesar Rp 150 triliun.
"Ada peningkatan yang cukup signifikan, ada alokasi Rp 86 trilliun. Kami juga bisa menekan anggaran rutin hingga 52 persen. Sisanya untuk anggaran pembangunan. Diharapkan dengan meningkatnya anggaran, TNI semakin baik," tutup Moeldoko.
[ald]
