Jajaran Polri menggelar rapat pimpinan (rapim) sebagai salah satu persiapan menghadapi Pemilu 2014.
Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan, rapim yang digelar bertujuan agar dapat mempersiapkan seluruh kemampuan Polri dalam mengamankan seluruh tahapan pemilu.
"Setiap tahapan pasti ada kendala seperti kemungkinan adanya penolakan dari peserta pemilu. Tentu ini menimbulkan kerawanan baik dari aspek yuridis dan kerawanan sosial lainnya," katanya di Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (7/1).
Jenderal bintah empat ini mencontohkan, kerawanan lainnya kemungkinan juga dapat terjadi di awal kampanye terkait mobilisasi massa yang rawan benturan. Selain itu, ada juga kerawanan dalam bentuk politik uang yang mempengaruhi pemilih untuk memilih partai atau caleg tertentu.
"Kita melakukan langkah-langkah antisipasi melalui kegiatan preventif, cipta kondisi, dan penegakan hukum apabila ada pelanggaran. Black campaign juga pasti ada, kemungkinan teroris juga ada," jelasnya.
Menyoal anggaran pengamanan pemilu, Sutarman mengakui pihaknya baru mendapat Rp 1 triliun dari yang telah diajukan sebesar Rp 3,5 triliun. Angka itu dihitung Polri berdasarkan pengalaman pengamanan Pemilu 2009 dan pemilukada.
"Kita harapkan anggaran ini tidak jadi persoalan dan bisa cair, karena jika tidak dianggarkan justru jadi persoalan," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Oleh sebab itu, dalam rapim kali ini, Polri juga mengundang pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk ikut menyampaikan langkah tepat yang harus dilakukan Polri ke depan apabila anggaran pengamanan belum juga cair. Mengingat, prosesi pemilihan legislatif hanya tinggal menghitung hari.
[rus]
